Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD Mengaku Tidak Bisa Jadi Ketua Timses Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 20/08/2018, 11:30 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengaku tidak bisa menjadi tim sukses pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin menghadapi Pilpres 2019.

Sebab, ia saat ini tengah menjabat sebagai anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

"Saya tidak bisa menjadi ketua timses karena saya berada di BPIP," kata Mahfud ditemui seusai memberikan pembekalan kepada caleg Partai Solidaritas Indonesia di Jakarta, Senin (20/8/2018).

Baca juga: Drama Mahfud MD dalam Dua Pilpres...

Mahfud merasa jabatannya di BPIP mengharuskannya bersikap netral. Sebab, pekerjaannya berkaitan dengan ideologi Pancasila.

"BPIP ditugaskan Presiden untuk menata ideologi tentu termasuk bagaimana netralitas penyelenggara negara karena BPIP itu badan penyelenggara juga," ujarnya.

Baca juga: Cak Imin: Jika JK Tidak Mau, Saya Mendukung Mahfud MD

Mahfud yang sempat menjadi kandidat kuat cawapres Jokowi ini juga mengaku, sejauh ini tidak ada tawaran untuk dirinya menjadi ketua timses Jokowi-Ma'ruf.

"Tidak ada tawaran," ujarnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya juga menolak menjadi ketua tim sukses Jokowi-Ma'ruf.

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengungkapan bahwa Presiden Jokowi meminta Kalla untuk menjadi ketua tim sukses.

Baca juga: Jusuf Kalla Menolak Jadi Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Maruf Amin

Masalahnya, jika Jokowi cuti kampanye, dirinya harus menjalankan tugas presiden.

"Pak Jokowi itu mintanya (agar JK jadi) ketua tim sukses, tapi setelah berbicara dengan Bu Mega dan lain-lain, Pak JK memberitahukan bahwa secara teknis susah pemerintah siapa yang jalankan?" ujar Sofjan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (14/8/2018).

JK, kata Sofjan, menilai bila seorang wapres ikut masuk di tim pemenangan kampanye 2019, sama saja dua pimpinan negara, presiden dan wakil presiden, ikut turun langsung di pilpres.

Pemerintahan harus tetap berjalan dan perlu ada yang mengendalikan secara langsung.

Oleh karena itu, kata dia, Kalla memilih ingin fokus sebagai wapres dan menolak tawaran jadi ketua tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Jadi Pak JK ingin konsentrasi ke pemerintahan dulu, ya terutama pelaksanakan rencana dari semua rencana Pak Jokowi itu dan Pak JK ini. Mengenai ekonomi terutama," kata dia.

Kompas TV Cak Imin tetap berharap Ketua Pemenangan pasangan Jokowi dan Ma'ruf adalah Jusuf Kalla.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Seluruh Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Seluruh Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com