Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Simpang-siur Informasi Pascagempa, Cek Verifikasinya di Sini!

Kompas.com - 16/08/2018, 16:00 WIB
Mela Arnani,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Sejumlah informasi beredar pasca Gempa Lombok yang terjadi hampir dua pekan lalu. 

Ditengah bencana yang melanda, sejumlah kabar bohong atau hoaks meresahkan masyarakat.

Apa saja kabar bohong dan informasi simpang siur yang beredar? Berikut kabar-kabar yang sudah diverifikasi oleh Kompas.com terkait gempa Lombok:

1. Hoaks soal gempa susulan

Pasca gempa pertama yang melanda Lombok pada Minggu (29/7/2018) beredar informasi yang menyebutkan akan terjadi gempa susulan.

Informasi yang menyebutkan akan terjadi gempa susulan baik tempat, waktu, dan besaran gempa dapat dipastikan hoaks.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan segala bentuk informasi terkait gempa susulan merupakan hoaks.

BMKG menegaskan, hingga saat ini belum ada teknologi yang dapat mendeteksi gempa.

Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang mengatasmakan BMKG.

Baca selengkapnya:
Hoaks jika Ada yang Menyebutkan Akan Terjadi Gempa Susulan 

2. Hoaks gempa susulan di Lombok berkekuatan 7.5 Magnitudo

Hoaks terkait gempa susulan di Lombok bermagnitudo 7,5 ini diinformasikan kepada masyarakat sekitar Desa Jeringo melalui selebaran kertas.

Informasi yang ada dalam selebaran tersebut berisi peringatan agar warga Lombok mewaspadai gempa bumi susulan dengan kekuatan 7,5 magnitudo yang diperkirakan terjadi pukul 22.30-23.59 WITA.

Dalam selebaran tersebut, masyarakat juga diminta untuk tidak berada di dalam rumah pada jam yang telah disebutkan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui akun resmi twitternya, @BNPB_Indonesia mengatakan, selebaran tersebut adalah hoaks. 

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com