Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Syafruddin Benarkan Ditunjuk Jadi Menteri PAN-RB

Kompas.com - 15/08/2018, 08:23 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Reza Jurnaliston,
Krisiandi

Tim Redaksi

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Polri Komjen Syafruddin membenarkan dirinya ditunjuk Presiden Joko Widodo menggantikan Asman Abnur sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB).

"Menteri benar," kata Syafruddin seperti dikutip dari Antara, Rabu (15/8/2018).

Namun, saat ditanya siapa pengganti dirinya di kursi Wakapolri, Syafruddin mengatakan belum ada nama. "Belum ada," kata dia. 

Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki mengonfirmasi bahwa Syafruddin akan dilantik Presiden di Istana Negara Rabu pagi.

"Iya, rencananya jam 10.00 WIB dilantik," kata Teten.

Adapun, Asman Abnur mengundurkan diri dari Kabinet Kerja karena partainya, PAN, memilih mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Asman mengaku tidak mau menjadi beban bagi Jokowi dan pemerintah.

Baca juga: Rabu Pagi Ini, Wakapolri Komjen Syafruddin Dilantik Jadi Men PAN-RB

"Tentu saya harus berpikir jangan sampai saya jadi beban pemerintah, beban Pak Presiden. Kalau diperkenankan, saya mohon kalau bisa diizinkan untuk mundur," kata dia, Selasa (14/8/2018) pagi.

Pada Selasa malam, Asman bertemu Presiden Jokowi di Istana Presiden Bogor. Di depan Jokowi, Asman mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Menteri PAN-RB.

Ia berharap langkahnya melegakan semua pihak. Ia juga berharap apa yang telah dikerjakan selama ini di Kementerian PAN-RB dapat diteruskan oleh penggantinya secara lebih baik.

Tak tahu

Sementara Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengaku belum tahu kabar bakal dilantiknya Syafruddin menjadi Men PAN-RB. 

Hal senada disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Mohammad Iqbal.

“Belum dengar itu (Syafruddin sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi) di media-media banyak yang muncul kita malah enggak tau,” kata Iqbal. 

Yang jelas, kata dia, ada mekanisme khusus yang mengatur mutasi polisi aktif menjadi menteri.  

Kompas TV Keputusan untuk mundur dilakukan setelah Partai Amanat Nasional resmi mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain di Pilgub Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain di Pilgub Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com