Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perkuat Cadangan Devisa, Jokowi Minta Kurangi Impor dan Tingkatkan Ekspor

Kompas.com - 14/08/2018, 15:08 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menekankan, langkah memperkuat cadangan devisa merupakan hal yang sangat penting agar ketahanan ekonomi negara semakin kuat, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Untuk memperkuat cadangan devisa ini, Jokowi meminta jajarannya mengurangi impor-impor komoditas yang tidak penting.

"Terutama untuk BUMN besar yang sebelumnya banyak menggunakan komponen impor, agar ini diperhatikan," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas terkait penguatan cadangan devisa, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/8/2018).

"Kemudian juga di Kemendag, Bea Cukai, pengendalian impor saya kira harus betul-betul kita cermati secara detail dan cepat, sehingga impor-impor barang yang memang sangat penting dan sangat tidak penting itu bisa kita ketahui," kata dia.

Baca juga: Sandiaga Sebut Rupiah Melemah Karena Banyaknya Impor

Sebaliknya, Jokowi juga meminta jajarannya untuk terus menggenjot ekspor komoditas ke luar negeri.

"Saya kira pada ratas lalu sudah banyak kita singgung, termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan investasi," tambah Kepala Negara.

Selain itu, Jokowi juga meminta jajarannya untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah pada nilai yang wajar, inflasi yang rendah, dan defisit transaksi berjalan yang aman.

Jokowi mengingatkan bahwa instruksinya ini sudah beberapa kali ia sampaikan dalam ratas terdahulu.

"Saya ingin memastikan apa yang dibahas dalam ratas-ratas yang lalu betul-betul ada progresnya di lapangan. Saya minta hari ini, akan saya update satu-satu, problem di lapangan apa yang menjadi hambatan sehingga kita benar-benar bisa memperkuat cadangan devisa kita," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com