Memaknai Posisi KH Ma’ruf Amin sebagai Bakal Cawapres Jokowi

PILIHAN bakal calon wakil presiden bagi Joko Widodo (Jokowi) yang jatuh kepada KH Ma’ruf Amin dapat dimaknai dari beragam sudut pandang. Ada perspektif yang terasa melegakan, tetapi bersamaan ada pula sejumlah kontradiksi dan hal kontraproduktif yang rentan dibaca dari pilihan tersebut.

Pada satu sisi, pilihan ini menunjukkan apresiasi, penghormatan, sekaligus ketergantungan yang besar dari kalangan nasionalis terhadap kalangan Islam moderat di Indonesia. Pasangan ini mencerminkan soliditas barisan nasionalis dan kaum santri yang sering menjadi penentu babak penting sejarah kenegaraan Indonesia.

Meski demikian, pilihan yang jatuh pada KH Ma’ruf Amin mengindikasikan pula bahwa kelompok nasionalis—sekalipun memiliki kinerja pemerintahan yang cukup baik—masih tetap mengidap defisit kepercayaan diri saat menghadapi kekuatan politik Islam konservatif.

Di sisi lain, pilihan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin juga rentan berpotensi dituding tidak punya keberpihakan riil pula terhadap kekuatan generasi muda dan millenial yang membutuhkan kesempatan bagi terjadinya regenerasi kepemimpinan nasional.

Pilihan tersebut dapat dianggap bertentangan secara diametral dengan simbol-simbol millenial yang selama ini tampak hendak dicitrakan Joko Widodo.

Dalam beragam kesempatan, Joko Widodo tampak mencoba memperlihatkan diri sebagai simbol pemimpin pro-milenial, untuk mengambil simpati 100 juta pemilih muda usia 17-35 tahun, yang itu setara sekitar 52 persen jumlah pemilih pada Pemilu 2019.

Jadi, Jaket “bomber”, sepatu sneaker, dan simbol-simbol millenial yang belakangan kerap Joko Widodo kenakan, mendadak terasa kehilangan makna.

Mengundang kegelisahan Nahdliyin

Adapun dilihat dari rekam jejaknya, KH Ma’ruf Amin akan sulit dipisahkan dari identifikasi sebagai tokoh sekaligus sosok berlatar belakang Nahdlatul Ulama (NU). Pada sisi ini, dilema yang menggelisahkan seolah dihamparkan di hadapan kalangan Nahdliyin.

Pada satu sisi, pilihan yang jatuh kepada KH Ma’ruf Amin diyakini dapat memberikan banyak manfaat politik dan logistik bagi sel-sel politik NU.

Sebaliknya, pilihan ini juga dapat dibaca sebagai pertunjukan manuver-manuver politik kontemporer yang mengindikasikan partai-partai berbasis massa NU telah secara vulgar memanfaatkan kelembagaan NU sebagai alat tawar menawar untuk deal-deal politik praktis, yang notabene bertentangan dengan spirit Khittah NU 1984.

Menanggapi dilema tersebut, wajar jika mantan Rois Aam PBNU KH Mustafa Bisri bersikap tegas meminta KH Ma’ruf Amin segera turun dari posisi Rois Aam PBNU.

Karena, pencalonan KH Ma’ruf Amin berpotensi merepotkan NU, mengingat masuknya KH Maruf ke politik praktis akan memaksa NU untuk selalu pasang badan menghadapi serangan-serangan terhadap individu KH Ma’ruf Amin.

Karena itu, wajar jika banyak yang menyayangkan KH Ma’ruf Amin yang semestinya telah menjadi begawan bangsa justru bersedia banting setir memasuki ruang politik praktis.

Melompat ke proyeksi Pemilu 2024

Di luar perspektif pragmatisme yang kentara diperlihatkan koalisi pengusung pasangan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai partai yang membesarkan Joko Widodo juga mendapat potensi keuntungan politik jangka panjang.

Pilihan yang jatuh kepada KH Ma’ruf Amin akan membuat partai ini lebih leluasa mengatur ritme politik nasional pada periode 2024-2029, alias periode sesudah kontestasi untuk masa jabatan yang dipertarungkan pada Pemilu 2019.

Mengapa begitu? Dalam perspektif PDI-P, patut diduga KH Ma’ruf Amin dianggap bukan ancaman untuk menjadi “patron” baru dalam Pemilu 2024. Peta politik 2024 diharapkan akan tetap cair oleh sebab pilihan ini, karena tidak ada “macan baru” yang punya elektoral kuat dalam perpolitikan nasional.

Dalam hal ini, KH Ma’ruf Amin murni akan diposisikan sebagai simbol dan bamper kekuasaan untuk menetralisir serangan bernuansa identitas, SARA, dan primordial yang saat ini dianggap masih mengristal—terutama—sebagai kelanjutan dampak dari Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

Namun, pilihan tersebut juga bukan tanpa risiko. Bila pasangan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin memenangi Pemilu 2019, efektivitas pemerintahan periode 2019-2024 praktis akan tertumpu pada Joko Widodo seorang.

Tabik.