Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo: Jangan Sekali-kali menghina dan Mencurangi Hak Rakyat

Kompas.com - 10/08/2018, 15:25 WIB
Kristian Erdianto,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa rakyat memiliki kedaulatan dalam menentukan pemimpinnya sendiri. Seluruh pihak harus menghormati apa pun hasil Pilpres 2019.

Prabowo pun berharap Komisi Pemilihan Umum dapat menyelenggarakan pemilu secara jujur dan adil.

"Apa pun keputusan rakyat harus kita hormati. KPU memiliki tugas yang berat, harus menjaga keadilan dan kejujuran dari pemilu," ujar Prabowo saat menggelar konferensi pers seusai pendaftaran capres-cawapres di kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat (10/8/2018).

Baca juga: Anggap Demokrasi Sistem Terbaik, Prabowo Titip Harapan ke KPU

Menurut Prabowo, pemilihan melalui kotak suara adalah bentuk dari kedaulatan rakyat melalui proses demokrasi.

Oleh sebab itu, kata Prabowo, pihaknya akan menghormati hasil pada Pilpres 2019.

"Pemilihan dari kotak suara itulah kedaulatan rakyat. Jangan sekali-sekali menghina hak rakyat mencurangi hak rakyat. Apa pun keputusan rakyat kami tunduk dan hormat," kata Prabowo.

Prabowo Subianto-Sandiaga Uno resmi menjadi capres-cawapres peserta Pilpres 2019 setelah mendaftar di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat pada Jumat (10/8/2018) siang.

Proses pendaftaran dilakukan di lantai dua kantor KPU dan diawali penyerahan berkas syarat pencalonan.

Berkas diserahkan oleh Prabowo Subianto kepada Ketua KPU Arief Budiman. Setelah itu tim KPU memeriksa kelengkapan syarat pendaftaran.

Kompas TV Surat pengunduran diri Sandiaga Uno sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta akan disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com