Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Eva Kusuma Sundari
Ketua Kaukus Pancasila

Ketua Kaukus Pancasila, Koordinator Institut Sarinah

Politik Merangkul PDI Perjuangan dan Jokowi

Kompas.com - 10/08/2018, 14:52 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SEPERTI Sukarno, Joko Widodo (Jokowi) terlalu mencintai rakyat dan tidak ingin NKRI terbelah.

Saking cintanya pada Indonesia dan demi persatuan bangsa, misalnya, Sukarno bahkan menolak melawan Suharto—sekalipun dimungkinkan oleh dukungan rakyat—saat dilengserkan pada akhir kekuasaannya.

Jokowi pun tak beda. Hal ini bisa dilihat antara lain saat Jokowi berpidato di Sentul pada Sabtu (4/8/2018).

Salah satu pernyataan Jokowi, “Jangan bangun permusuhan, jangan membangun ujaran kebencian, jangan membangun fitnah-fitnah, tidak usah mencela, tidak usah suka menjelekkan orang. Tapi kalau diajak berantem juga berani.” Jokowi mengajak bersatu dan berantem hanya untuk mempertahankan diri.

Jokowi juga mengikuti Sukarno soal asumsi perlunya persatuan, sebelum dan setelah kemerdekaan. Ini penting mengingat bahwa bangsa ini mempunyai semua syarat untuk pecah, baik dari aspek SARA maupun dari aspek geografisnya yang berbentuk negara kepulauan.

Namun yang lebih penting, persatuan atau dukungan yang kuat diperlukan demi mendukung pelaksanaan strategi TriSakti untuk menjalankan Nawacita II. Oleh karenanya, bukan sekadar bisa menambah suara untuk memenangkan pilpres, Jokowi juga harus bisa membentuk pemerintahan yang kuat (strong government) setelah memenangkan pilpres.

PDI Perjuangan jauh hari telah memulai kerja untuk membentuk koalisi besar dengan membuka pintu lebar bagi semua partai politik demi mendukung Presiden Jokowi.

Selain menyiapkan platform pembangunan Nawacita II, PDI Perjuangan juga aktif mengondisikan pembentukan koalisi besar, yang syaratnya termasuk dengan merelatifkan dan bahkan mentransformasikan kepentingan-kepentingan subyektif partai.

Sebagai konsekuensi ideologi partai yang merangkul semua golongan ke dalam satu rumah besar Pancasila, PDI Perjuangan harus bekerja untuk menjahit keterbelahan atau polarisasi dalam masyarakat.

PDI Perjuangan harus membuka pikiran, hati, dan kehendak untuk merangkul sebanyak mungkin para pihak yang "berseberangan", untuk diajak dialog dan bekerja sama (kolaborasi) menuju tujuan yang sama.

Sebagaimana sudah ditunjukkan oleh tim bola Prancis di Piala Dunia 2018, PDI Perjuangan juga meyakini bahwa keberagaman itu sumber kekuatan, kreativitas, inovasi, dan kecerdasan-kecerdasan baru.

PDI Perjuangan berusaha semaksimal mungkin mengakomodasi keberagaman (multikultural) dalam berpolitik yang tentu sepakat dengan platform partai yaitu Pancasila.

Akomodasi keberagaman ini sudah dimulai dengan kebijakan dalam penyusunan daftar calon legislatif (caleg) yang mengejutkan banyak orang termasuk para kader di internal PDI Perjuangan.

Misalnya, tiba-tiba ada banyak wajah baru dari kalangan tokoh dan aktivis Islam mengisi daftar caleg DPR RI secara merata di semua dapil.

PDI Perjuangan paham bahwa fakta baru berupa meroketnya kesadaran beragama global— termasuk di Indonesia—harus direspons secara positif. Daripada mereka terbajak oleh diskursus paham pro-intoleransi, demi NKRI mereka diwadahi dalam Bamusi yang mempromosikan pro-toleransi dan kebangsaan.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com