Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebelum Daftar ke KPU, Prabowo-Sandiaga dan Rombongan Shalat Jumat di Masjid Sunda Kelapa

Kompas.com - 10/08/2018, 11:24 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan bakal capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dijadwalkan menunaikan sholat Jumat terlebih dahulu di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, sebelum mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal itu disampaikan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di kediaman Prabowo, di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (10/8/2018).

Namun, sebelum sholat di Masjid Sunda Kelapa, Prabowo akan menyambangi Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kuningan, Jakarta.

Baca juga: Nyatakan Dukungan, SBY Akan Ikut Daftarkan Prabowo-Sandiaga ke KPU

"Kami telah lakukan checking akhir di dalam untuk persiapan pendaftaran pagi ini. Rencananya paslon sebelum berangkat (ke KPU) akan bersowan ke kediaman SBY di Kuningan setelah itu kami akan sholat Jumat di Masjid Sunda Kelapa karena masjid terdekat dari KPU," katanya.

Saat ditanya apakah SBY akan turut mengantarkan Prabowo-Sandiaga mendaftar ke KPU, Muzani belum mengetahuinya.

"Lihat perkembangannya. Tapi tadi udah dikoordinasikan dari sini paslon serta parpol pengusung akan sowan ke kediaman Pak SBY. Setelah itu ke Masjid Sunda Kelapa," lanjut Muzani.

Baca juga: Tanpa Ada SBY, Demokrat Umumkan Dukung Prabowo-Sandiaga

Sebelumnya, Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan berkunjung ke kediaman Prabowo, di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (10/8/2018).

Ia mengatakan nantinya Prabowo-Sandi akan berangkat ke KPU dari rumah SBY dan akan menuju Masjid Sunda Kelapa terlebih dahulu lalu ke KPU untuk mendaftar.

Saat ditanya alasan Demokrat akhirnya memutuskan mengusung Prabowo-Sandiaga, Hinca menjawab hal itu merupakan niat Demokrat sejak awal untuk mengusung Prabowo sebagai capres.

Baca juga: Prabowo Temui SBY Sebelum ke KPU

"Sejak awal udah kami katakan bahwa Demokrat mengusung dan dukung Prabowo Subianto sebagai capres. Dan hari ini kami buktikan itu. Tentang siappun wakil yang sekarang Pak Sandi bahwa itu adalah kewenangan capres itu dan karena itu kami terima dan nanti kami daftarkan," lanjut Hinca.

Kompas TV Majelis Tinggi Partai Demokrat telah melaksanakan sidang ketiga untuk Pilpres 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com