PAN Ancam Pidanakan Andi Arief soal Tudingan Terima Mahar Politik

Kompas.com - 09/08/2018, 17:31 WIB
Sekjen PAN Eddy Soeparno saat memberikan keterangan seusai pertemuan antara Dewan Penasehat Pengurus Pusat Persaudaraan Alumni 212 dengan sejumlah petinggi partai politik di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Senin (23/7/2018) malam. KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOSekjen PAN Eddy Soeparno saat memberikan keterangan seusai pertemuan antara Dewan Penasehat Pengurus Pusat Persaudaraan Alumni 212 dengan sejumlah petinggi partai politik di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Senin (23/7/2018) malam.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen PAN Eddy Soeparno menyatakan partainya siap menggugat Wakil Sekjen Demokrat Andi Arief yang menuding PAN menerima mahar politik dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Pemilu 2019.

Hal itu disampaikan Eddy menanggapi pernyataan Andi Arief di akun twitter miliknya, yang menuding PAN menerima mahar politik.

"Kami kemarin sudah menuntut disampaikan permintaan maaf. Kalau tidak mau nanti terpaksa PAN sebagai partai yang menerima berita yang menyesatkan tersebut, yang tidak baik di mata masyarakat, tentu kami tidak akan menutup jalan untuk menempuh jalur hukum," kata Eddy di sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN, di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (9/8/2018).

Baca juga: Gerindra Tak Ambil Pusing Tuduhan Andi Arief soal Politik Transaksional

Ia pun membantah PAN menerima mahar politik sebagaimana yang disebutkan oleh Andi Arief. Karena itu, ia memastikan tuduhan tersebut tidak berdasar.

Ia menambahkan, PAN juga sudah meminta Andi Arief meminta maaf secara terbuka dan meralat pernyataannya itu.

Saat ditanya apakah pernyataan Andi Arief akan menghambat koalisi PAN dengan Demokrat, PKS, dan Gerindra, ia menjawab pernyataan tersebut bukan sikap resmi Demokrat.

"Kami bicara orang per orang, bukan institusi. Jadi yang menyampaikan hal tersebut adalah seorang individu dan itu lah yang kami akan mintakan pertanggungjawabannya," lanjut Eddy.

Sebelumnya, Andi Arief mengungkapkan koalisi yang dibangun partainya bersama Partai Gerindra terancam batal.

Menurut dia, ada perubahan sikap dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, yang menyebabkan rencana koalisi terancam batal.

Bahkan, Andi Arief menuding Prabowo berubah sikap karena persoalan materi.

"Di luar dugaan kami, ternyata Prabowo mementingkan uang ketimbang jalan perjuangan yang benar," kata Andi Arief saat dihubungi Kompas.com melalui pesan singkat, Rabu (8/8/2018) malam.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X