Hasil Pilkada Paniai Digugat ke MK, KPU Dinilai Tak Laksanakan Rekomendasi Panwas

Kompas.com - 08/08/2018, 11:51 WIB
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat (tengah) didampingi Hakim MK memimpin sidang dengan agenda pembacaan putusan di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (10/10). Dalam sidang tersebut Mahkamah Konstitusi memutus lima perkara yakni Pengujian UU tentang Narkotika, pengujian UU No.8 Tahun 1981 Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) tentang Hukum Acara Pidana, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan pengujian Pasal 255 ayat (1) dan ayat (2) UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/kye/17 ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO AKetua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat (tengah) didampingi Hakim MK memimpin sidang dengan agenda pembacaan putusan di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (10/10). Dalam sidang tersebut Mahkamah Konstitusi memutus lima perkara yakni Pengujian UU tentang Narkotika, pengujian UU No.8 Tahun 1981 Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) tentang Hukum Acara Pidana, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan pengujian Pasal 255 ayat (1) dan ayat (2) UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/kye/17

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Pilkada Kabupaten Paniai, Rabu (8/8/2018). Gugatan diajukan oleh pasangan calon Hengki Kayame-Yeheskiel Tenouye.

Sidang gugatan dihadiri oleh kuasa hukum pasangan calon tersebut, yakni Muhammad Nursal. Persidangan kali ini adalah tahapan pemeriksaan pendahuluan.

Dalam permohonan gugatan yang terdaftar dengan nomor perkara 71/PHP.BUP-XVI/2018, Hengki Kayame-Yeheskiel Tenouye yang merupakan paslon nomor urut satu sekaligus incumbent menyatakan adanya pelanggaran dalam Pilkada Kabupaten Paniai.

Pelanggaran tersebut adalah tindakan KPU Paniai selaku Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Panitia Pengawas (Panwas) pemilihan bupati setempat untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di sembilan distrik.

Sembilan distrik tersebut adalah Distrik Aradide, Distrik Topiyai, Distrik Ekadide, Distrik Bogobaida, Distrik Paniai Timur,Distrik Pania Barat, Distrik Kebo, Distrik Yagai, serta Distrik Baya Biru.

"Bahwa rekomendasi panitia pengawas (Panwas) pemilihan Kabupaten Paniai memerintahkan kepada termohon (KPU) untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di sembilan distrik wajib dilaksanakan termohon 3 hari setelah keputusan tersebut diterbitkan, namun faktanya termohon tidak melasanakan rekomendasi panwas Paniai tersebut,”ujar Nursal di Ruang Sidang Panel 3 Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (8/8/2018).

Nursal mengatakan, tidak dilaksanakannya arahan untuk melakukan PSU dinilai pemohon menjadi preseden buruk. KPU Paniai dianggap tidak netral dalam penyelenggaraan pemilihan.

Selain itu, Pemohon juga mengungkapkan bahwa, pada hari pemungutan suara, telah terjadi perubahan tempat pemungutan suara di luar wilayah dari masing-masing distrik di Kabupaten Paniai.

Pemohon juga, menduga saksi pihak Pemohon (paslon nomor urut satu) tidak dilibatkan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi di semua distrik di Kabupaten Paniai. Bahkan, Termohon diduga telah mencoblos semua surat suara di beberapa distrik untuk kepentingan Paslon nomor urut 3.

“Pertama pemindahan tempat pemungutan suara (TPS) tanpa pengumuman kepada masyarakat adat kabupaten Paniai,” ujarNursal.

“Kedua, pemungutan suara tanpa kesepakatan masyarakat adat, jadi ada pemungutan suara yang dilakukan termohon (KPU Kabupaten Paniai) tanpa kesepakatan masyarakat adat,” sambung dia.

Persidangan Panel 3 ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang didampingi Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, dan Hakim Suhartoyo.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Rizieq Shihab Tolak Telusur Kontak Erat Covid-19, Mahfud MD: Pemerintah Akan Tindak Tegas

Soal Rizieq Shihab Tolak Telusur Kontak Erat Covid-19, Mahfud MD: Pemerintah Akan Tindak Tegas

Nasional
KPAI: Jangan Sampai Pembukaan Sekolah Jadi Ajang Setor Nyawa

KPAI: Jangan Sampai Pembukaan Sekolah Jadi Ajang Setor Nyawa

Nasional
Jubir Luruskan Pernyataan Luhut agar Pemeriksaan Edhy Prabowo Tak Berlebihan

Jubir Luruskan Pernyataan Luhut agar Pemeriksaan Edhy Prabowo Tak Berlebihan

Nasional
KPAI: 83,68 Persen Sekolah Belum Siap Lakukan Pertemuan Tatap Muka

KPAI: 83,68 Persen Sekolah Belum Siap Lakukan Pertemuan Tatap Muka

Nasional
Sekilas tentang Operasi Tinombala yang Bertugas Menumpas Kelompok MIT Ali Kalora

Sekilas tentang Operasi Tinombala yang Bertugas Menumpas Kelompok MIT Ali Kalora

Nasional
Gonjang-ganjing Jelang Ganti Kapolri, Geng Solo, Makassar, Pejaten, dan Independen

Gonjang-ganjing Jelang Ganti Kapolri, Geng Solo, Makassar, Pejaten, dan Independen

Nasional
Jauhkan Diri Dari Money Politics, Mahasiswa DIharapkan Lakukan Ini di Pilkada 2020

Jauhkan Diri Dari Money Politics, Mahasiswa DIharapkan Lakukan Ini di Pilkada 2020

Nasional
RS Ummi dan MER-C Diminta Penuhi Panggilan Polisi, Mahfud: Harus Datang, Harus Koperatif

RS Ummi dan MER-C Diminta Penuhi Panggilan Polisi, Mahfud: Harus Datang, Harus Koperatif

Nasional
Ketua Satgas Covid-19: Kami Minta Rizieq Shihab untuk Kooperatif dan Beri Teladan

Ketua Satgas Covid-19: Kami Minta Rizieq Shihab untuk Kooperatif dan Beri Teladan

Nasional
Soal Kerumunan, Mahfud Minta Rizieq Shihab Kooperatif Penuhi Panggilan Polisi

Soal Kerumunan, Mahfud Minta Rizieq Shihab Kooperatif Penuhi Panggilan Polisi

Nasional
Tanggapi Luhut yang Minta Edhy Prabowo Tak Diperiksa Berlebihan, Firli: Ibarat Obat, Pas Takarannya

Tanggapi Luhut yang Minta Edhy Prabowo Tak Diperiksa Berlebihan, Firli: Ibarat Obat, Pas Takarannya

Nasional
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj Positif Covid-19

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj Positif Covid-19

Nasional
PKS Luncurkan Lambang Baru, Kini Berwarna Oranye dan Berbentuk Bulat

PKS Luncurkan Lambang Baru, Kini Berwarna Oranye dan Berbentuk Bulat

Nasional
Pemerintah Bakal Tindak Tegas Masyarakat yang Tak Kooperatif Buka Hasil Swab Test

Pemerintah Bakal Tindak Tegas Masyarakat yang Tak Kooperatif Buka Hasil Swab Test

Nasional
Rekor Penambahan Kasus Covid-19, Kedisiplinan Warga, dan Rencana Libur Akhir Tahun

Rekor Penambahan Kasus Covid-19, Kedisiplinan Warga, dan Rencana Libur Akhir Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X