Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Belum Tentukan Arah Koalisi Dalam Pilpres 2019

Kompas.com - 07/08/2018, 11:57 WIB
Reza Jurnaliston,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan, partainya masih terus berproses dalam memutuskan arah koalisi terkait Pilpres 2019.

“Pokoknya dalam situasi terkait apapun pertama kita masih berproses (arah koalisi Pilpres 2019) hasil belum bisa kita sampaikan ke publik ,”ujar Eddy saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/8/2018).

Menurut Eddy, nantinya keputusan partai akan ditetapkan pada Rapat Kerja Nasional PAN.

Diketahui semula Rakernas dijadwalkan digelar pada 6-7 Agustus 2018 itu ditunda sampai menunggu jadwal selanjutnya.

Baca juga: Rakernas PAN Ditunda untuk Sementara Waktu

Saat ditanya mengenai kapan diselenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN untuk menentukan sikap dalam Pilpres 2019, Eddy menjawab akan dilakukan secepatnya.

“Segeralah dalam satu dua hari ini,” kata Eddy.

Di sisi lain, saat ditanya bila arah dukungan PAN dalam Pilpres 2018 mengusung koalisi Prabowo Subianto bagaimana posisi PAN di kabinet kerja Jokowi, Eddy enggan memberikan komentar dan menyerahkan kepada Presiden.

Sebagai informasi dalam Pilpres 2014 lalu, PAN bersama Gerindra, Golkar, dan PKS membentuk Koalisi Merah Putih (KMP) mengusung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Namun, pasangan tersebut kalah dari Jokowi-Jusuf Kalla yang meraih perolehan suara 70.997.883 atau 53,14 persen dari total suara sah nasional.

Baca juga: Sekjen PDI-P Sebut Koalisi Jokowi Buka Peluang PAN Bergabung

PAN dan Golkar pada akhirnya memutuskan mendukung pemerintahan Jokowi-JK sampai tahun 2019 dan bergabung bersama koalisi partai pendukung pemerintah lainnya, yakni Hanura, PDIP, PPP, Nasdem, dan PKB.

Pada reshuffle Kabinet Kerja jilid II, yang dilakukan oleh Jokowi pada 2016 lalu, PAN mendapatkan jatah menteri pada Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Posisi tersebut diisi oleh Asman Abnur yang menggantikan Yuddy Chrisnandi dari partai Hanura.

“Kalaupun kita sudah memutuskan apapun dampak keputusan itu misalnya kader-kader yang saat ini sedang membantu presiden di kabinet ya tentu itu bentuk kedaulatan presiden kami serahkan sepenuhnya kepada presiden,” kata Eddy.

“Kami pun akan menghormati apapun keputusan presiden,” Eddy menambahkan.

Kompas TV Simak dialognya dalam Sapa Indonesia Malam berikut ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com