Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MUI: Jangan Jadikan Pemilu Jalan Ketakadaban, apalagi Kebiadaban

Kompas.com - 06/08/2018, 20:46 WIB
Yoga Sukmana,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau masyarakat untuk menyambut Pemilihan Umum atau Pemilu 2019 dengan rasa penuh tanggung jawab untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

"Pemilu itu sesungguhnya jalan beradab untuk mencapai cita-cita dan menghindari ketakadaban," ujar Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsudin di Jakarta, Senin (6/8/2018).

"Jangan sampai berubah menjadi pemilu sebagai jalan ketakadaban, apalagi kebiadaban," kata dia. 

Menurut Din, MUI menyadari bahwa untuk menciptakan pemilu tetap menjadi jalan yang beradab, maka dibutuhkan peran tokoh-tokoh masyarakat dengan jiwa kenegarawanan untuk menjaga persatuan tetap kokoh, tak terkoyak.

Baca juga: Din Syamsudin: Umat Islam Jangan Terpecah karena Perbedaan Politik

MUI sendiri tak mempersoalkan sejumlah ulama berkumpul dan menentukan pandangan politik. Sebab, Din menilai bahwa itu adalah hak warga negara dan tak bisa dihalangi.

Akan tetapi, juga sangat absah dan berhak bila para ulama yang lain berkumpul dan memutuskan pandangan politik yang berbeda.

"Yang tidak baik itu adalah kecenderungan monopolistik. Jangan memonopoli jalan ke surga. Surga itu milik semua orang-orang beriman dan orang-orang yang berjuang untuk kepentingan masyarakat," kata Din.

Pandangan-pandangan yang disampaikan oleh Din itu mencuat di dalam rapat pleno ke-29 MUI yang digelar di Kantor MUI, Jakarta, Senin (6/8/2018).

Rapat pleno tersebut juga menaruh perhatian kepada isu monopoli klaim partai politik atas nama umat Islam.

Baca juga: MUI Ingatkan Parpol Tak Monopoli Klaim Atas Nama Umat Islam

Kompas TV Din Syamsuddin berpesan kepada umat islam untuk tidak terjebak dalam penilaian hitam dan putih kepada calon presiden.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KKP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektare di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KKP: Lahan "Idle" 78.000 Hektare di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com