Bertemu Mahasiswa Muhammadiyah, Jokowi Ditanya soal Freeport hingga TKA

Kompas.com - 06/08/2018, 18:47 WIB
Presiden Joko Widodo menerima 177 mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/8/2018) siang. KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo menerima 177 mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/8/2018) siang.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menerima 177 mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/8/2018) siang.

Para mahasiswa itu merupakan perangkat dan peserta Muktamar XVIII IMM di Malang, Jawa Timur, Rabu, 31 Juli 2018 lalu. Namun, pertemuan tertutup lebih banyak berlangsung tertutup.

Wartawan hanya diperbolehkan meliput pada menit-menit awal pidato Jokowi.

Baca juga: Muhammadiyah Harap Institusi Agama Tak jadi Alat Kepentingan Politik

Ketua PP Muhammadiyah Hajriyanto Y Thohari mengungkapkan, saat sesi yang tertutup dari media, Jokowi lebih banyak berinteraksi dengan mahasiswa.

Kepala Negara membuka kesempatan kepada para mahasiswa tersebut untuk bertanya.

Para mahasiswa pun mengajukan pertanyaan kritis. Salah satu mahasiswa dari IMM Pusat bertanya soal divestasi saham PT Freeport sebesar 51 persen.

Baca juga: Muhammadiyah Usul 6 Poin Nawacita ke-2 untuk Jokowi

Ketua PP Muhammadiyah Hajriyanto Y Thohari usai mendampingi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah bertemu Presiden Jokowi di Istana, Senin (6/8/2018).KOMPAS.com/Ihsanuddin Ketua PP Muhammadiyah Hajriyanto Y Thohari usai mendampingi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah bertemu Presiden Jokowi di Istana, Senin (6/8/2018).

Ia menilai bahwa keberhasilan pemerintah mendapatkan mayoritas saham perusahaan tambah yang berbasis di Amerika Serikat itu hanya permainan kata-kata.

"Yang 51 persen itu sebetulnya cuman permainan kata atau bahasa yang sejatinya kita itu rugi karena sejatinya kontrak itu kan sudah selesai (pada 2021), mestinya sudah selesai kembali saja ke Indonesia," kata Hajriyanto menirukan pertanyaan kritis Mahasiswa.

Menjawab hal itu, menurut Hajriyanto, Jokowi memberikan beberapa argumentasi kenapa divestasi saham Freeport 51 persen adalah jalan terbaik.

Baca juga: Presiden Jokowi Bertemu 177 Mahasiswa Muhammadiyah di Istana

Pertama, adalah menyangkut teknologi. Menurut Jokowi, alat-alat untuk bekerja di Freeport adalah alat yang sangat canggih yang belum dimiliki oleh Indonesia.

"Sehingga kalau kita mau beli perlu investasi yang sangat besar. Karena kalau kita mau ambil sepenuhnya begitu, maka kemudian investasi untuk alat-alat itu menyampai ratusan triliun, kira-kira darimana," kata Hajriyanto menirukan jawaban Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga beralasan bahwa masyarakat Indonesia juga masih harus belajar mengelola tambang besar seperti Freeport.

Baca juga: Ketua MPR Ajak Pemuda Muhammadiyah Berkarya dan Tolak Politik Uang

"Kita ini jangan sok bisa kalau memang nyatanya belum bisa, jadi tidak apa-apa, bangsa lain juga belajar, kita juga perlu belajar dulu," ujar Hajiryanto menceritakan ulang pernyataan Jokowi.

Selain itu, menurut Hajiryanto, Jokowi juga dalam kesempatan itu mengakui bahwa perundingan pemerintah Indonesia dan Freeport berjalan dengan sangat alot. Proses negosiasi bahkan memakan waktu 3,5 tahun.

Selanjutnya, pertanyaan kedua datang dari Mahasiswa IMM asal Morowali. Mahasiswa tersebut, kata Hajriyanto, menanyakan soal banyaknya tenaga kerja asing di daerahnya.

Baca juga: Muhammadiyah: Bangsa Jangan Pecah karena Beda Pilihan Politik

"Ya dijelaskan oleh presiden, tentang proses pengerjaan banyak hal di Morowali itu ya memang memerlukan keterampilan yang sangat terampil, sehingga kita yang harus belajar mendampingi, kemudian nanti kita tangan sendiri," kata mantan Wakil Ketua MPR ini. 

Presiden juga, lanjut Hajriyanto, menyatakan bahwa masyarakat tidak perlu takut dan khawatir. Sebab, negara lain seperti Uni Emirat Arab hingga Malaysia jumlah tenaga kerjanya jauh lebih banyak dari Indonesia.

"Di Emirate Arab, Presiden memberi contoh, itu tenaga kerja asing itu 82 persen. Di Malaysia itu 5 persen, di negara-negara lain juga tinggi. Kita itu tenaga kerja asing cuman 0,3 persen. Jadi tidak perlu khawatir," ujar dia. 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hendri Bakari Diduga Tewas Dianiaya Polisi, Mabes Polri: Sementara Cukup Ditangani Polda Kepri

Hendri Bakari Diduga Tewas Dianiaya Polisi, Mabes Polri: Sementara Cukup Ditangani Polda Kepri

Nasional
Komnas HAM Bakal Sampaikan Kesimpulan Kajian RUU Cipta Kerja ke Presiden dan Pimpinan DPR

Komnas HAM Bakal Sampaikan Kesimpulan Kajian RUU Cipta Kerja ke Presiden dan Pimpinan DPR

Nasional
Satgas: Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Masih Cukup

Satgas: Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Masih Cukup

Nasional
Wamenhan: Dampak Positif Bisa Kita Raih jika Produksi 40 Juta Ton Singkong

Wamenhan: Dampak Positif Bisa Kita Raih jika Produksi 40 Juta Ton Singkong

Nasional
Wakil Ketua KPK: Pegawai Jadi ASN Tak Mengurangi Independensi

Wakil Ketua KPK: Pegawai Jadi ASN Tak Mengurangi Independensi

Nasional
Kemenkumham Akan Beri Remisi ke 142.545 Narapidana Saat HUT RI ke-75

Kemenkumham Akan Beri Remisi ke 142.545 Narapidana Saat HUT RI ke-75

Nasional
Ujaran Kebencian di Pilkada Diprediksi Meningkat, Ini Alasannya

Ujaran Kebencian di Pilkada Diprediksi Meningkat, Ini Alasannya

Nasional
KPK Apresiasi Polri dan Kejagung yang Tindak Anggotanya dalam Kasus Djoko Tjandra

KPK Apresiasi Polri dan Kejagung yang Tindak Anggotanya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
Anggota DPR Taufik Basari Positif Covid-19, Sempat Ikut Rapat di Badan Legislasi

Anggota DPR Taufik Basari Positif Covid-19, Sempat Ikut Rapat di Badan Legislasi

Nasional
Kemenkes Siap Tambah Daya Tampung RS Rujukan jika Kasus Covid-19 Melonjak

Kemenkes Siap Tambah Daya Tampung RS Rujukan jika Kasus Covid-19 Melonjak

Nasional
Berpotensi Langgar HAM, Komnas HAM Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Tak Dilanjutkan

Berpotensi Langgar HAM, Komnas HAM Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Tak Dilanjutkan

Nasional
Amien Rais Ingatkan Jokowi Akan Bahaya Politik Partisan

Amien Rais Ingatkan Jokowi Akan Bahaya Politik Partisan

Nasional
Kasus Pemotongan Uang SKPD, Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin Ditahan KPK

Kasus Pemotongan Uang SKPD, Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin Ditahan KPK

Nasional
Saat Gibran Sowan ke Elite Parpol demi Dukungan di Pilkada Solo...

Saat Gibran Sowan ke Elite Parpol demi Dukungan di Pilkada Solo...

Nasional
Ini 9 Kota dengan Lebih dari 1.000 Kasus Covid-19 Aktif, 5 Ada di DKI Jakarta

Ini 9 Kota dengan Lebih dari 1.000 Kasus Covid-19 Aktif, 5 Ada di DKI Jakarta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X