Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Kalla Dapat Laporan 70 Persen Bangunan di Lombok Utara Rusak

Kompas.com - 06/08/2018, 17:22 WIB
Yoga Sukmana,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku sudah menerima laporan dari Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) terkait gempa di NTB dan Bali yang terjadi kemarin, Minggu (5/8/2018).

"Menurut Gubernur (NTB) tadi pagi, di sekitar Lombok Utara itu 70 persen bangunan rusak," ujar Kalla di Kantor MUI, Jakarta, Senin (6/8/2018).

Kalla yang juga Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) mengatakan, PMI sudah turun ke Lombok dan aktif melakukan evaluasi warga yang menjadi korban akibat gempa bumi.

Selain itu, kata dia, PMI juga mendirikan pos-pos kesehatan di Lombok untuk membantu penanganan korban yang terluka.

"Saya berbicara dengan Pak Gubernur tadi siang, kebutuhan dasarnya antara lain air. Jadi kami kirim tangki air ke sana," kata dia.

Baca juga: Pemerintah Janji Segera Rehabilitasi dan Rekonstruksi Lombok

Sebelumnya, Kalla juga mengungkapan bahwa dia memiliki rencana untuk berkunjung ke Lombok. Ia memastikan kunjungan itu akan dilakukan pada saat masa rehabilitasi.

Tak hanya itu, ia juga mengatakan, Presiden Joko Widodo biasanya juga akan mengunjungi daerah pasca-terjadi bencana.

Adapun, gempa yang mengguncang NTB dan Bali itu bermagnitudo 7. Lokasi tepatnya gempa ini berada di lereng utara timur laut Gunung Rinjani pada jarak 18 kilometer arah barat laut Lombok Timur pada kedalaman 15 kilometer.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Senin (6/8/2018) siang, sebanyak 91 orang meninggal dunia dan 209 korban luka-luka akibat bencana gempa bumi tersebut.

Jumlah korban tewas diprediksi bertambah, karena masih ada beberapa lokasi yang belum dilakukan proses evakuasi.

Kompas TV BNPB berencana kembali memperpanjang masa tanggap darurat ini sesuai dengan hasil evaluasi tim di lapangan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com