Cerita Wiranto tentang Perjuangan Pemerintah Ubah Citra Indonesia Telantarkan Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengungkapkan ada banyak hal yang dilakukan pemerintah untuk mencegah potensi disintegrasi di Papua.

Salah satunya dengan menggencarkan berbagai diplomasi dengan negara-negara kawasan Pasifik Selatan.

"Kita kan mengundang teman-teman dari Pasifik Selatan ke Indonesia. Kemarin dari Mikronesia, Presidennya. Sebelumnya dari Nauru, kemudian utusan Fiji, kemudian dari beberapa negara yang ikut konvensi di Yogyakarta dan sebagainya," kata Wiranto, di Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (2/8/2018).

Baca juga: Wiranto Minta Masyarakat Tak Cemas dengan Ancaman Separatisme di Papua

Ia menuturkan, langkah-langkah itu untuk mengajak dunia internasional melihat fakta sebenarnya bagaimana Indonesia memperlakukan Papua dan masyarakatnya.

Hal itu guna menepis isu bahwa Indonesia bersikap semena-mena dan menelantarkan Papua dalam segi pembangunan manusia dan wilayahnya.

"Itu kan dimanipulasi, seakan-akan Indonesia menelantarkan Papua dan Papua Barat, sehingga tiap hari itu ada pelanggaran HAM," katanya.

Baca juga: Wiranto Minta Penolak DKN Cari Solusi Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

"Seakan-akan kita tak memberikan pendidikan yang baik kepada teman-teman di Papua. Itu kan digelontorkan terus, diisukan terus di Eropa, di Pasifik selatan. Tapi kan Anda sendiri tahu, tak begitu," sambung Wiranto.

Ia bersyukur negara-negara yang mengkritik pemerintah soal Papua bisa mengubah persepsinya selama ini.

KOMPAS.com/ MOH NADLIR Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto ketika ditemui di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (6/3/2018).

Usai diajak berkunjung, kata Wiranto, banyak perwakilan negara yang terkejut dengan realitas sebenarnya karena pemerintah Indonesia sedang memperlakukan Papua dengan layak.

Baca juga: Polri Bubarkan Deklarasi Negara Republik Federal Papua Barat

"Ternyata isu-isu yang mereka terima, ternyata Papua maju ya. Dalam arti infrastrukturnya mulai dibangun, jalan, pelabuhan laut, udara. Lalu ada masalah ketimpangan harga pusat dan daerah sudah dibenahi supaya ada penyamaan harga, sekolah-sekolah juga," papar Wiranto.

Ia juga menepis pemerintah Indonesia saat ini masih melakukan pelanggaran HAM di Papua. Menurutnya, isu itu menggunakan tudingan pelanggaran HAM pada periode-periode sebelumnya.

"Malah yang diangkat adalah tuduhan pelanggaran HAM yang dulu tahun-tahun dulu diangkat lagi melalui hoaks," katanya.

Tak perlu cemas

Wiranto juga menilai isu Indonesia menelantarkan Papua seringkali dimanfaatkan oleh kelompok separatis untuk melepas Papua dari Indonesia.

Ia meminta masyarakat untuk tak mengkhawatirkan ancaman gerakan-gerakan separatis di Papua.