Polri Bubarkan Deklarasi Negara Republik Federal Papua Barat

Kompas.com - 01/08/2018, 14:14 WIB
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto di JCC, Jakarta, Rabu (1/8/2018)DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto di JCC, Jakarta, Rabu (1/8/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Papua membubarkan acara deklarasi Pemerintahan Sementara Negara Republik Federal Papua Barat di Abepura, Papua, Selasa (31/8/2018). 

Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo, Polri sudah mengantongi informasi terkait rencana deklarasi tersebut sebelum membubarkannya.

"Kami sudah dapat info lebih dulu. Kami langsung datangi, kemudian spanduk-spanduk disita," kata Setyo usai meninjau kesiapan Media Center Asian Games bersama Inasgoc di Jakarta Convention Center (JCC) Rabu (1/8/2018).

Namun, Polri tak menangkap orang-orang yang diduga terlibat dalam rencana deklarasi. Menurut Setyo, polisi hanya mengamankan spanduk dan baliho acara tersebut karena cenderung memprovokasi masyarakat.

Baca juga: Pendukung Papua Barat Merdeka Batal Berkemah di Depan KJRI Melbourne

Yang pasti, kata dia, Polri sudah mengidentifikasi asal usul kelompok yang terlibat dalam rencana deklarasi tersebut. Namun, Setyo tak menjelaskan rinci identitas kelompok yang menginisiasi acara itu.

"Yang jelas kami sudah tahu," kata dia. 

Setyo menegaskan, situasi keamanan di Abepura sudah kondusif. Massa yang hadir dalam deklarasi itu juga tak melawan dan langsung membubarkan diri.

"Jadi sudah tidak ada masalah," katanya.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol M Iqbal menambahkan, Polri sedang menyelidiki temuan beredarnya surat berkop Pemerintahan Sementara Negara Republik Federal Papua Barat. 

"Negara ini adalah negara konstitusi. Siapapun kelompok manapun yang melakukan perbuatan inkonstitusional, terbukti, kita akan tegakkan hukum," kata Iqbal.

Iqbal mengungkapkan, aksi-aksi seperti ini seringkali terjadi menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, Iqbal meminta masyarakat tak perlu bersikap berlebihan atas aksi-aksi tersebut.

"Memang tujuan mereka itu. Yang paling penting tidak ada dampak. Negara kita tidak melihat itu. Masyarakat Papua berintegritas tinggi, bahwa mereka melakukan kegiatan sehari-hari tidak terganggu. Paling yang melihat surat itu berapa sih, bisa dihitung dengan jari," katanya.

Baca juga: PBB Bantah Terima Petisi Referendum Papua Barat

Foto sejumlah orang memegang spanduk yang bertuliskan Pemerintahan Sementara Negara Republik Federal Barat sempat beredar di media sosial. Selain itu foto surat dengan kop Pemerintahan Sementara Negara Republik Federal Papua Barat juga beredar di media sosial.

Dalam surat itu memuat undangan menghadiri deklarasi pemerintahan sementara.

Surat itu berisi undangan ke seluruh pemimpin, masyarakat, mahasiswa Papua Barat untuk menghadiri acara itu. Rencananya acara tersebut digelar pada Selasa (31/7/2018) di halaman Uncen Lama di samping Auditorium Abepura.

Surat itu tampak ditandatangani oleh Yoab Syatfie yang mengklaim sebagai Perdana Menteri Negara Republik Federal Papua Barat. 



Terkini Lainnya

Direktur Penyidikan Jadi Plt Deputi Penindakan KPK

Direktur Penyidikan Jadi Plt Deputi Penindakan KPK

Nasional
Kata KPK soal Keluhan Tahanan Terkait Pemborgolan hingga Penyitaan Pemanas Makanan

Kata KPK soal Keluhan Tahanan Terkait Pemborgolan hingga Penyitaan Pemanas Makanan

Nasional
Kata Moeldoko soal Bagi-bagi Jabatan di Pemerintahan Jokowi Periode Kedua

Kata Moeldoko soal Bagi-bagi Jabatan di Pemerintahan Jokowi Periode Kedua

Nasional
Menhan Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen, Ini Kata Polri

Menhan Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen, Ini Kata Polri

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Jokowi Harus Bisa Lahirkan Pemimpin yang Lebih Baik dari Dirinya

Budiman Sudjatmiko: Jokowi Harus Bisa Lahirkan Pemimpin yang Lebih Baik dari Dirinya

Nasional
Jaksa KPK Soroti Disposisi Staf Pribadi Menpora dalam Proposal Dana Hibah KONI

Jaksa KPK Soroti Disposisi Staf Pribadi Menpora dalam Proposal Dana Hibah KONI

Nasional
Politisi PDI-P Sebut Perlu Ada Partai di Luar Pemerintahan

Politisi PDI-P Sebut Perlu Ada Partai di Luar Pemerintahan

Nasional
Mantan Deputi Penindakan KPK Brigjen Firli Ditarik Kembali ke Polri

Mantan Deputi Penindakan KPK Brigjen Firli Ditarik Kembali ke Polri

Nasional
Pengacara Sebut Polisi yang Diduga Terlibat Kasus Novel Pernah Halangi OTT KPK

Pengacara Sebut Polisi yang Diduga Terlibat Kasus Novel Pernah Halangi OTT KPK

Nasional
SBY Tengah Siapkan Buku dan Lagu tentang Ani Yudhoyono

SBY Tengah Siapkan Buku dan Lagu tentang Ani Yudhoyono

Nasional
BPN Anggap KPU Terlalu Pede Hanya Hadirkan Satu Ahli di MK

BPN Anggap KPU Terlalu Pede Hanya Hadirkan Satu Ahli di MK

Nasional
Ahli KPU yang Tak Hadir pada Sidang di MK Jelaskan soal BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

Ahli KPU yang Tak Hadir pada Sidang di MK Jelaskan soal BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

Nasional
Moeldoko Klarifikasi soal Materi Pelatihan TKN 'Kecurangan Bagian dari Demokrasi'

Moeldoko Klarifikasi soal Materi Pelatihan TKN "Kecurangan Bagian dari Demokrasi"

Nasional
KPK Sebut Pemeriksaan Novel Hanya Pengulangan, Tak Ada Hal Baru

KPK Sebut Pemeriksaan Novel Hanya Pengulangan, Tak Ada Hal Baru

Nasional
KPU Pertanyakan Keaslian Amplop yang Dibawa Saksi 02

KPU Pertanyakan Keaslian Amplop yang Dibawa Saksi 02

Nasional

Close Ads X