Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tawarkan Cawapres untuk Prabowo, PKS Dinilai Berupaya Dongkrak Suara

Kompas.com - 01/08/2018, 18:56 WIB
Reza Jurnaliston,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lili Romli menilai wajar bila Partai Keadilan Sejahtera tetap ngotot mengusulkan kadernya sebagai calon wakil presiden pendamping Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

Menurut Lili, dipilihnya cawapres dari PKS akan berpengaruh terhadap suara partai itu dalam Pemilu Legislatif 2019 yang juga dilaksanakan serentak dengan Pilpres 2019.

"Dengan adanya kader PKS sebagai cawapres dapat mendongkrak elektabilitas suara PKS. Dengan parliamentary threshold 4 persen cukup berat bagi partai-partai termasuk PKS," ujar Lili Romli saat dihubungi Kompas.com, Rabu (1/8/2018).

Langkah itu, kata Lili, dilakukan PKS karena secara elektoral partai berlambang sabit kembar itu hanya diuntungkan jika menjadikan salah satu kadernya menjadi cawapres dalam Pilpres 2019.

Baca juga: Waketum Gerindra: PKS dan PAN Sepakat Serahkan soal Cawapres ke Prabowo

Lili juga menilai, secara elektoral, PKS diuntungkan jika berkoalisi dengan Prabowo karena akan mendapatkan efek beruntun atau coattail effect.

Efek ini diartikan sebagai keuntungan yang diperoleh partai pengusung berkat popularitas calon presiden dengan tingkat elektabilitas yang tinggi.

"PKS ingin agar kadernya sebagai cawapres, kenapa? Karena terkait dengan coattail effect," kata Lili.

Adapun nama-nama yang diusulkan PKS untuk menjadi cawapres antara lain Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al’Jufrie, Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid, serta Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf dan Mardani Ali Sera.

Selain itu, nama lain datang dari kader-kader mantan petinggi PKS dan kepala daerah. Mereka antara lain mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring dan Anis Matta, mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, serta Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

Lili mengatakan, PKS akan berupaya untuk bisa mengusung cawapresnya. Apalagi, kader PKS telah mendapat restu dari ulama yang tergabung dalam alumni 212 atau ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF).

Baca juga: Demokrat: Koalisi Mentok, PAN dan PKS Belum Legawa soal Cawapres Prabowo

Adapun pertemuan ulama dan tokoh GNPF merekomendasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri atau Abdul Somad sebagai calon wakil presiden.

"Kan ulama GNPF merekomendasikan Salim Segaf sebagai cawapres, makin PKS makin percaya diri," tutur dia.

Di sisi lain, Lili menuturkan, menjadi persoalan tersendiri bagi Prabowo untuk “meminang” seorang cawapres yang dapat mendongkrak elektabilitasnya.

Diketahui, Partai Demokrat ingin mengorbitkan kadernya, Agus Harimurti Yudhoyono. Sementara, PAN tetap mengajukan ketua umumnya, Zulkili Hasan.

"Problem-nya buat Prabowo apakah cawapres yang direkomendasikan itu mendongkrak elektabilitas enggak?" kata Lili.

Kompas TV Simak perbincangannya dalam dialog Sapa Indonesia berikut ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com