Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Berkoalisi Dengan Gerindra Bukan Harga Mati

Kompas.com - 29/07/2018, 05:58 WIB
Kristian Erdianto,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pencapresan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhud Aliyudin berpendapat bahwa kemungkinan besar koalisi antara Partai Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat akan terbentuk sebagai penantang kubu pendukung Presiden Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang

Kendati demikian, terbentuknya koalisi tersebut juga tergantung dari kesepakatan mengenai capres dan cawapres yang akan diusung.

"Kemungkinan berkoalisi empat partai ini sangat besar. Tapi masih tergantung siapa capres cawapresnya," ujar Suhud saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/7/2018).

Menurut Suhud, hingga saat ini belum ada titik temu di antara keempat partai mengenai opsi capres-cawapres yang akan diusung.

Diketahui Partai Gerindra telah menyatakan akan mengusung ketua umumnya, Prabowo Subianto, sebagai capres. Sementara itu, Demokrat mengusulkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres.

Sedangkan, PKS telah mengusulkan lebih dulu sembilan kadernya sebagai cawapres pendamping Prabowo.

Terkait hal itu, kata Suhud, PKS juga menyiapkan langkah antisipasi, termasuk jika tidak ada titik temu dengan Partai Gerindra.

"Jadi koalisi antara Gerindra dan PKS ini bukan harga mati bahwa kami harus berkoalisi dengan gerindra, tidak. Jadi kami tetap membuka opsi lain dengan atau tidak dengan Pak Prabowo," kata Suhud.

Suhud menambahkan, dalam pekan ini PKS mengintensifkan komunikasi dengan beberapa partai untuk menyiapkan langkah antisipasi tersebut.

Bahkan komunikasi dilakukan dengan partai pendukung Presiden Joko Widodo, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Golkar.

Kemudian, komunikasi juga akan dilakukan secara intensif dengan Demokrat dan PAN.

"Jadi sebetulnya koalisi ini masih cair. Bahkan koalisi di Pak Jokowi masih cair. Kami tetap membuka komunikasi dengan PKB, sebelumnya dengan Golkar juga sudah ada komunikasi," tuturnya.

"Sebetulnya nanti tinggal misalnya Pak Jokowi umumkan siapa wakilnya, kemudian ada partai yang tidak nyaman, kan ada kemungkinan lari. Nah ini yang akan kami tangkap," ujar Suhud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com