Ini Maksud Wasekjen Demokrat Rela Kerja Sama dengan Setan demi Ganti Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik menyampaikan pernyataan kontroversial terkait Pemilu Presiden 2019.

Melalui akun twitternya, @RachlanNashidik, dia mengatakan, siap bekerja sama dengan setan demi mengalahkan Joko Widodo pada pilpres tahun depan.

"Saya mau ganti presiden! Kalau demi itu saya harus bekerjasama dengan setan, saya akan lakukan. Apalagi cuma kerjasama dengan Prabowo," tulis Rachland, Kamis (26/7/2018) dini hari.

Saya mau ganti Presiden! Kalau demi itu saya harus bekerja sama dengan setan, saya akan lakukan.

Apalagi cuma kerjasama dengan Prabowo.

— Rachland Nashidik (@RachlanNashidik) July 25, 2018

Rachland menyampaikan hal itu setelah sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Baca juga: SBY Blak-blakan Proses Komunikasi dengan Jokowi, Ini Penjelasannya

Demokrat dan Gerindra terus mematangkan koalisi untuk melawan Jokowi.

Hingga Kamis sore, kicauan Rachland sudah mendapatkan lebih dari 500 komentar, dan dikicaukan ulang sebanyak 250 kali.

"Dulu Tuhan sekarang setan, mang asik politik di Indonesia, semua diajak berkomplot musuhin Jkw. #2019TetapJokowi," tulis akun @rekansaber.

"Saya ngga mau ganti Presiden! Kalau demi itu saya harus melawan setan, saya akan lakukan. Apalagi cuma melawan teman-temannya setan seperti anda, bung," tulis akun @Widyarenee.

Baca juga: Romy: Info Terpercaya SBY Ajukan AHY Jadi Cawapres Jokowi

Saat dihubungi, Rachland mengaku, kicauan tersebut ia buat untuk menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia tidak memiliki banyak pilihan dalam Pilpres 2019.

Ini terjadi karena syarat ambang batas pencalonan presiden dan wapres yang diatur dalam UU Pemilu.

"Tak ada kemewahan memilih yang ideal atau seharusnya dalam demokrasi Indonesia hari ini," kata Rachland.

Baca juga: Menurut SBY, Bisa Saja Ada Parpol Pendukung Jokowi yang Hengkang

Dengan ambang batas, setiap parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional pada pemilu sebelumnya untuk bisa mengusung capres dan cawapres.

Sementara itu, sejauh ini sepuluh parpol di parlemen hanya terpolarisasi dalam dua poros besar, yakni poros Joko Widodo sebagai petahana dan poros Prabowo Subianto sebagai oposisi.

"Pilihan yang tersedia cuma berkuda atau naik sepeda," kata Rachland mengacu pada hobi Prabowo naik kuda dan kebiasaan Jokowi membagi-bagikan sepeda.