Prabowo di Antara Cawapres dari Demokrat dan PKS...

Kompas.com - 25/07/2018, 17:07 WIB
Infografik Profil Prabowo Subianto KOMPAS.com/Akbar Bhayu TamtomoInfografik Profil Prabowo Subianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa (24/7/2018) malam, menguatkan wacana pasangan Prabowo-Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) sebagai penantang incumbent, Joko Widodo, pada pemilihan presiden 2019 mendatang.

Meski demikian, peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Rully Akbar, menilai, wacana itu membutuhkan 'restu' sekaligus kerelaan Partai Keadilan Sejahtera ( PKS).

Sebab, PKS adalah rekan Gerindra sejak lama dan hingga kini PKS masih berpendirian kuat untuk mendorong kadernya menjadi cawapres mendampingi Prabowo.

Baca juga: Pertemuan SBY-AHY dengan Prabowo dan Sinyal Koalisi Hadapi Jokowi...

"PKS dan Gerindra ini bekerjasama hampir di sembilan provinsi dalam Pilkada serentak 2018 kemarin. Belum lagi di kabupaten/ kota yang jumlahnya juga banyak," ujar Rully saat dijumpai di Kantor LSI Denny JA, bilangan Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (25/7/2018).

"Waktu Pileg 2014 kemarin, PKS juga memiliki suara tinggi. Tapi nyatanya PKS rela menyerahkan tiket cawapres ke PAN, Pak Hatta Radjasa, sebagai cawapres Prabowo. Jadi, Pemilu 2019 ini adalah momen lagi bagi PKS untuk meminta jatah kadernya jadi cawapres," lanjut dia.

Demokrat Unggul

Rully melanjutkan, hasil Pileg 2014 tentu menjadi salah satu rujukan Prabowo dalam menentukan parpol mana yang kadernya akan digaet menjadi cawapresnya.

Dari sisi perolehan suara Pileg 2014 sendiri, Demokrat unggul dibandingkan PKS. Partai besutan SBY itu memperoleh 12.728.913 suara atau setara dengan 10,19 persen. Sementara, PKS memperoleh 8.480.204 atau setara dengan 6,79 persen.

Baca juga: Politisi PKS Apresiasi Sikap SBY soal AHY Cawapres Bukan Harga Mati

Artinya, berdasarkan kalkulasi, akan lebih menguntungkan bagi Prabowo apabila ia menggaet kader Demokrat menjadi cawapres pada Pemilu 2019.

Meski demikian, Rully mengingatkan kembali bahwa kalkulasi itu bukanlah hal yang mutlak.

"Kalau hitungannya perolehan kursi di 2014, memang lebih banyak Demokrat daripada PKS. Tapi ini tentu hitung-hitungan politis, bukan matematis. Keduanya ini jelas beda. Sekali lagi karena PKS itu adalah partner setianya Gerindra," ujar Rully.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegawai Kemenag Sebut Sepupu Romahurmuziy Terima Rp 21 Juta

Pegawai Kemenag Sebut Sepupu Romahurmuziy Terima Rp 21 Juta

Nasional
Empat Fakta Terkait Pelaku Bom Bunuh Diri Polrestabes Medan

Empat Fakta Terkait Pelaku Bom Bunuh Diri Polrestabes Medan

Nasional
Jaksa Agung Akui Masih Ada Oknum Jaksa yang Menyimpang

Jaksa Agung Akui Masih Ada Oknum Jaksa yang Menyimpang

Nasional
Soal Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Diingatkan Jangan Langgar UU

Soal Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Diingatkan Jangan Langgar UU

Nasional
Saat Jadi Menag, Lukman Hakim Disebut Minta Haris Diloloskan Seleksi Calon Kakanwil

Saat Jadi Menag, Lukman Hakim Disebut Minta Haris Diloloskan Seleksi Calon Kakanwil

Nasional
Mahfud MD Sebut Satu Pelaku Peledakan Bom di Polrestabes Medan Masih dalam Pengejaran

Mahfud MD Sebut Satu Pelaku Peledakan Bom di Polrestabes Medan Masih dalam Pengejaran

Nasional
Ingin Larang Koruptor Ikut Pilkada, KPU Dikhawatirkan Cari Popularitas

Ingin Larang Koruptor Ikut Pilkada, KPU Dikhawatirkan Cari Popularitas

Nasional
Luhut: Investasi 123 Miliar Dollar AS Terhambat karena Tumpang Tindih Regulasi

Luhut: Investasi 123 Miliar Dollar AS Terhambat karena Tumpang Tindih Regulasi

Nasional
Bom Bunuh Diri di Medan, Ketua DPR Minta Program Deradikalisasi Dievaluasi

Bom Bunuh Diri di Medan, Ketua DPR Minta Program Deradikalisasi Dievaluasi

Nasional
Pasca-ledakan Bom di Medan, Pengamanan Kantor Kepolisian Diperketat

Pasca-ledakan Bom di Medan, Pengamanan Kantor Kepolisian Diperketat

Nasional
Orang Kepercayaan Mantan Anggota DPR Bowo Sidik Divonis 2 Tahun Penjara

Orang Kepercayaan Mantan Anggota DPR Bowo Sidik Divonis 2 Tahun Penjara

Nasional
Menko PMK Rancang Program Sertifikasi Perkawinan sebagai Syarat Menikah

Menko PMK Rancang Program Sertifikasi Perkawinan sebagai Syarat Menikah

Nasional
Menko PMK: Diet Berlebihan Ganggu Kesuburan Perempuan dan Picu 'Stunting'

Menko PMK: Diet Berlebihan Ganggu Kesuburan Perempuan dan Picu "Stunting"

Nasional
Jubir Presiden: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jadi Bos BUMN

Jubir Presiden: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jadi Bos BUMN

Nasional
Romahurmuziy Bantah Dibayari Hotel oleh Pejabat Kanwil Kemenag

Romahurmuziy Bantah Dibayari Hotel oleh Pejabat Kanwil Kemenag

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X