Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beredar Foto Laman Seleksi CPNS 2018, Ini Kata BKN

Kompas.com - 24/07/2018, 15:17 WIB
Mela Arnani,
Ervan Hardoko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa hari ini, isu tentang dibukanya portal pendaftaran akun sistem seleksi CPNS Nasional (SSCN) sebagai satu langkah pendaftaran pegawai negeri sipil 2018 ramai di media sosial.

Informasi yang beredar itu disertai dengan foto-foto terkait pendaftaran akun SSCN di laman https://sscntraining.bkn.go.id/sscnPanselnas/registrasi.html.

Sejumlah netizen menanyakan kebenaran informasi tersebut melalui Twitter kepada akun twitter resmi Badan Kepegawaian Nasional (BKN), @BKNgoid.

Baca juga: [HOAKS] Informasi Format dan Susunan CPNS 2018

Salah satunya adalah akun Twitter milik bernama Athar Abdurrahman B, @Athar_01

Tak hanya itu, akun lain bernama Rosmi, @AprielRosmi juga menanyakan kebenaran informasi dari laman tersebut.

Saat dihubungi Kompas.com, Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan menjelaskan, portal itu digunakan untuk latihan bagi internal BKN.

"Link tersebut hanya untuk latihan bagi Badan Kepegawaian Daerah sebagai calon administrator SSCN untuk instansinya. Tidak ditujukan untuk publik. Biro Humas sudah meng-counter isu tersebut," kata Ridwan kepada Kompas.com, Selasa (24/7/2018).

Ridwan menambahkan, laman tersebut dibuat khusus untuk kerja administrator SSCN.

"Sesuai namanya, SSCN Training ini memang dibuat untuk pekerjaan back office khusus untuk kami sebagai administrator SSCN," tambah Ridwan.

Ia juga meminta agar publik tidak menyebarkan informasi yang bukan berasal dari website atau media sosial BKN.

"Jika tidak ada pengumuman apapun dari kami di web dan media sosial, maka seharusnya publik tidak menyebarluaskan," tegas Ridwan.

Baca juga: CPNS 2018, Ada 100.000 Formasi bagi Tenaga Pendidik

Sebelumnya, telah banyak beredar informasi hoaks yang tersebar terkait CPNS 2018, baik dari petunjuk teknis pemberkasan, formasi pengangkatan, format, dan susunan CPNS.

Semua informasi mengenai CPNS 2018 akan diinformasikan melalui situs web resmi BKN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com