Politisi PDI-P: Kok KPK OTT Bupati Tulungagung, yang Sudah Pasti Menang Pilkada?

Kompas.com - 19/07/2018, 17:35 WIB
Anggota Komisi II DPR F-PDIP Arteria DahlanKompas.com / Dani Prabowo Anggota Komisi II DPR F-PDIP Arteria Dahlan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III dari Fraksi PDI-P Arteria Dahlan mempersoalkan operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar.

Hal itu ia ungkapkan dalam Rapat Kerja Komisi III dengan Kepala Polri (Kapolri) Jenderal (Pol) Tito Karnavian di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/7/2018).

Arteria mempertanyakan kenapa KPK justru menangkap Bupati Tulungagung yang memilliki elektabilitas tertinggi, mendapat prestasi kinerja pelayanan publik terbaik selama tiga tahun terakhir dan Wali Kota Blitar yang menerapkan APBD pro rakyat.

Baca juga: Terkait OTT di Tulungagung dan Blitar, KPK Geledah 8 Lokasi

Ia juga mempersoalkan waktu OTT yang terjadi menjelang pencoblosan Pilkada 2018.

"Banyak kader atau banyak orang yang berpotensi untuk ditangkap KPK. Kok di tempat saya yang 14 hari itu menjelang pemungutan suara, yang elektabilitasnya 70 persen sudah pasti menang, yang mendapatkan inovasi pelayanan publik terbaik di tiga tahun terakhir. Kok ini yang di OTT?" ujar Arteria.

Arteria juga menyoroti upaya OTT KPK yang tidak meminta perbantuan dari pihak kepolisian.

Baca juga: Mendagri Akan Tetap Lantik Bupati Tulungagung Syahri Mulyo yang Ditahan KPK

Menurut dia, KPK seharusnya bersinergi dan berkoordinasi dengan polisi saat melalukan penangkapan.

Selain itu, ia juga menyinggung sikap KPK yang baru meminta bantuan polisi saat masuk rumah dinas Bupati Tulungagung karena banyaknya massa PDI-P yang berkumpul di depan rumah.

"Untuk ke depan Pak Kapolri, koordinasi ini harus lebih baik kalau enggak kita juga jujur saja, itu massa di situ dapil saya pak," kata Arteria.

Baca juga: PDI-P: Calon Kita di Tulungagung Ditahan KPK, tetapi Rakyat Mendukung

"Saya katakan tutup bandara, tutup bandara, pak. Suruh tutup jalan, tutup jalan, pak. Itu akan jadi kegaduhan baru, pak. Kalau mau dicoba begitu, saya pastikan akan coba Pak. Enggak apa-apa itu," ucapnya.

Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di Tulungagung dan Blitar.



Terkini Lainnya

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X