Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beri Sinyal Merapat ke Koalisi Jokowi, Demokrat Dinilai Semakin Realistis

Kompas.com - 14/07/2018, 17:16 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi menilai, sinyal merapatnya Partai Demokrat ke partai politik koalisi pendukung Joko Widodo menunjukkan bahwa partai tersebut sudah mulai realistis dalam menghadapi pemilihan presiden tahun 2019 mendatang.

Sinyal merapatnya Demokrat ke koalisi pendukung Jokowi dilihat dari pertemuan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto dengan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/7/2018) kemarin.

"Pak Agus Hermanto hadir di kantor PDI-P, itu menunjukkan bahwa Demokrat telah berpikir realistis," ujar Baidowi saat dijumpai di bilangan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/7/2018).

Baca juga: PPP: Kalau Demokrat Mau Gabung, Kami Welcome, Asal Jangan ke Sana ke Mari

Artinya Demokrat tidak lagi ngotot 'menjual' Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke partai politik lain.

Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu pun dinilai sudah mau bernegosiasi mengenai capres dan cawapres yang akan diusung pada Pilpres 2019 bukanlah nama AHY.

Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad BaidowiFabian Januarius Kuwado Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi

"Maksudnya realistis itu adalah usungan koalisi baru yang digagas Partai Demokrat selama ini dengan mengusung AHY sebagai tokoh sentral, baik Cak Imin-AHY, lalu ada AHY- Cak Imin, AHY-Anies, Anies-AHY atau pun JK-AHY, ternyata itu tidak menarik perhatian parpol yang lain. Artinya tidak laku," ujar Baidowi.

Baca juga: Kunjungan Agus Hermanto ke PDI-P Bukan Instruksi SBY, tapi Tak Melenceng dari Demokrat

Demokrat, lanjut Baidowi, juga realistis terhadap wacana membentuk poros baru yang selama ini digadang-gadang.

Demokrat dinilai semakin yakin bahwa dalam konfigurasi peta politik saat ini, poros ketiga sulit terwujud.

"Poros baru juga belum laku di mata teman-teman partai politik. Yang ada baru poros besar. Poros Pak Jokowi dan poros penentang Pak Jokowi. Demokrat kalau bergabung dengan kami, berarti itu sudah berpikir realistis. Karena poros baru untuk saat ini belum memungkinkan dibentuk," ujar Baidowi.

Baca juga: Hasto Sebut PDI-P dan Demokrat Punya Komitmen Sama

"Apalagi, dengan ketentuan presidential threshold sebesar 20 persen, parpol berpikir 1.000 kali untuk membangun poros baru. Meskipun terbentuknya poros baru bukanlah sesuatu yang tidak mungkin karena ini politik, tapi untuk konteks saat ini baru sekadar wacana. Tidak ada upaya langkah kongkret membentuk poros baru," lanjut dia.

Sinyal merapatnya Demokrat ke koalisi pendukung Jokowi adalah dengan pertemuan Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat Agus Hermanto dengan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDI Perjuangan Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/7/2018) siang.

Baca juga: Agus Hermanto Bertamu ke DPP PDI-P, Jajaki Koalisi Dukung Jokowi

Usai pertemuan, Agus mengatakan, pertemuan ini merupakan kali pertama dia berkunjung. Ia berjanji, silaturahim kedua partai akan semakin kuat di masa mendatang.

"Tentunya kami semua akan berhubungan secara terus menerus dalam artian memberikan sinyal positif," ujar Agus Hermanto.

"Mudah-mudahan nanti ada sambungan komunikasi lagi untuk memperkuat silaturahmi dan untuk memperkuat pembicaraan kami sehingga kami mempunyai konstruksi pembicaraan lebih bagus di dalam kita melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara," lanjut dia.

Kompas TV Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat menemui Sekjen PDI Perjuangan di kantor DPP PDI-P di wilayah Menteng, Jakarta Pusat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com