Poros Ketiga Mungkin Terjadi, Begini Petanya - Kompas.com

Poros Ketiga Mungkin Terjadi, Begini Petanya

Kompas.com - 13/07/2018, 11:24 WIB
Suasana Pengambilan Nomor Urut Partai Politik untuk Pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (18/2/2018). Empatbelas partai politik (parpol) nasional dan empat partai politik lokal Aceh lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2019.KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO Suasana Pengambilan Nomor Urut Partai Politik untuk Pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (18/2/2018). Empatbelas partai politik (parpol) nasional dan empat partai politik lokal Aceh lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari PARA Syndicate Ari Nurcahyo berpendapat, terbentuknya poros ketiga untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden masih ada kemungkinan terjadi di Pilpres 2019.

Kendati demikian, dibutuhkan sumber daya politik dan logistik yang besar untuk membentuk poros ketiga.

Poros ketiga hanya mungkin jika bisa terjadi kompromi dan keseimbangan untuk bisa terbentuknya rekonfigurasi,” ujar Ari saat dihubungi Kompas.com, Jumat (13/7/2018).

Baca juga: PAN Belum Pikirkan Opsi Poros Ketiga

Ari mengatakan, setiap parpol yang akan melakukan koalisi perlu menpertimbangakan peraturan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential treshold).

Presidential threshold mewajibkan parpol atau gabungan parpol mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2019.

Menurut Ari, poros ketiga hanya mungkin terjadi antara partai Gerindra, PAN, Demokrat, PKB, dan PAN.

Pengamat Politik PARA Syndicate Ari Nurcahyo.Fabian Januarius Kuwado Pengamat Politik PARA Syndicate Ari Nurcahyo.

Baca juga: Usai Bertemu SBY, Zulkifli Sebut Poros Ketiga Butuh Keajaiban

Ari menuturkan, Partai Gerindra dengan perolehan 13 persen suara di DPR bisa berkoalisi dengan PAN yang memiliki presentasi perolehan kursi di DPR 8,8 persen.

Sementara itu, Partai Demokrat dengan perolehan presentasi kursi di DPR sebesar 10,9 persen juga bisa berkoalisi dengan PKB dan PKS yang masing-masing memperoleh 8,4 dan 7,1 persen.

Ari memaparkan, untuk mengajukan capres, Partai Gerindra bisa atau cukup menggandeng satu partai saja, akan tetapi Partai Demokrat perlu “menggandeng” tiga partai lain karena terbentur peraturan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

Baca juga: Wacana JK-AHY dan Harapan Akan Poros Ketiga...

Skenario lainnya, kata Ari, partai Gerindra bisa menggandeng PKB atau PKS dalam Pilpres 2019. Serta Partai Demokrat bisa berkoalisi mengusung capres dan cawapres dengan PKB dan PAN.

Meski demikian, menurut Ari, kemungkinan skenario Partai Gerindra-Demokrat sangat tergantung dari kemampuan sumber daya politik dari masing-masing parpol tersebut.

Baca juga: PPP Yakin Poros Ketiga Pengusung Jusuf Kalla Tak Akan Terbentuk

Terutama ketokohan Prabowo versus SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) untuk melakukan lobi dan komunikasi politik ke partai-partai yang mau diajak atau ditarik membentuk koalisi.

Di sisi lain, Ari menilai, Partai Demokrat bersama PKB dan PKS tidak mudah untuk melakukan koalisi.

“Tidak mudah bagi Demokrat untuk mengajak atau mendudukkan PKB dan PKS dalam satu poros koalisi karena secara nasional kedua partai tersebut punya platform dan konstituen berbeda,” ujar dia.

Baca juga: Demokrat: Pertemuan SBY dan Gatot Tidak Bahas Poros Ketiga

“Tidak mudah melepaskan ikatan politik kuat yang sudah terjalin antara Gerindra-PKS,” lanjut Ari.

Karena itu, kata Ari, secara kemungkinan politik terbentuknya koalisi ketiga masih terjadi. Namun, secara kalkulasi riil politik sangat kecil terbentuknya poros ketiga.

“Peluang tersebut (poros ketiga) tidak sama sekali tertutup. Di dalam politik tidak ada yang tidak bisa,” ujar dia.

Kompas TV Simak dialognya dalam Sapa Indonesia Malam berikut ini!


Komentar

Terkini Lainnya

Ketua KPU Bengkulu: Beberapa Bacaleg Terindikasi Eks Napi Korupsi

Ketua KPU Bengkulu: Beberapa Bacaleg Terindikasi Eks Napi Korupsi

Regional
Pino Bahari Bawa Obor Asian Games ke Puncak Gunung Ijen

Pino Bahari Bawa Obor Asian Games ke Puncak Gunung Ijen

Regional
Ajak Jaga Keberagaman Selama Tahun Politik, Putra Zulkifli Buat 'Project Bhinneka'

Ajak Jaga Keberagaman Selama Tahun Politik, Putra Zulkifli Buat "Project Bhinneka"

Nasional
Koalisi Pejalan Kaki Imbau Pemprov DKI Instruksikan Warga Bersihkan Trotoar

Koalisi Pejalan Kaki Imbau Pemprov DKI Instruksikan Warga Bersihkan Trotoar

Megapolitan
Pasca-OTT Lapas Sukamiskin, Komisi III Akan Panggil Menkumham dan Dirjen PAS

Pasca-OTT Lapas Sukamiskin, Komisi III Akan Panggil Menkumham dan Dirjen PAS

Nasional
70 Ton Obat Disiapkan untuk Jemaah Haji Indonesia di Mekkah

70 Ton Obat Disiapkan untuk Jemaah Haji Indonesia di Mekkah

Nasional
Korupsi di Lapas Sukamiskin Terungkap, Penjara Khusus Koruptor Dianggap Tak Perlu Lagi

Korupsi di Lapas Sukamiskin Terungkap, Penjara Khusus Koruptor Dianggap Tak Perlu Lagi

Nasional
Junta Thailand Bakal Awasi Ketat Pembuatan Film Tentang Penyelamatan di Goa

Junta Thailand Bakal Awasi Ketat Pembuatan Film Tentang Penyelamatan di Goa

Internasional
Ledakan Senjata di Bandara Soekarno-Hatta, 1 Orang Terluka

Ledakan Senjata di Bandara Soekarno-Hatta, 1 Orang Terluka

Megapolitan
Menteri Susi Terkejut Lihat Kesadaran Warga Pulau Pari akan Pentingnya Mangrove

Menteri Susi Terkejut Lihat Kesadaran Warga Pulau Pari akan Pentingnya Mangrove

Megapolitan
Menteri Susi Minta Warga Pulau Pari Tak Pakai Sedotan Plastik

Menteri Susi Minta Warga Pulau Pari Tak Pakai Sedotan Plastik

Megapolitan
Drama Penyanderaan di Supermarket di Los Angeles, Satu Orang Tewas

Drama Penyanderaan di Supermarket di Los Angeles, Satu Orang Tewas

Internasional
Sandi Perintahkan 'Banner' Bergambar Dirinya dan AHY Segera Dicopot

Sandi Perintahkan "Banner" Bergambar Dirinya dan AHY Segera Dicopot

Megapolitan
ICJR: Napi Korupsi Tak Harus Ditempatkan di Sukamiskin

ICJR: Napi Korupsi Tak Harus Ditempatkan di Sukamiskin

Nasional
Sandiaga Ajukan Pembatalan Pembelian Lahan Sumber Waras

Sandiaga Ajukan Pembatalan Pembelian Lahan Sumber Waras

Megapolitan

Close Ads X