Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pekan Depan, Gerindra, PKS, PAN Umumkan Koalisi Pilpres 2019

Kompas.com - 12/07/2018, 11:32 WIB
Kristian Erdianto,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengungkapkan bahwa pekan depan, partainya akan mendeklarasikan koalisi pada Pemilu 2019 bersama Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Namun, deklarasi tersebut tidak bersamaan dengan pengumuman pasangan capres-cawapres yang akan diusung.

"Pekan depan rencananya. Figurnya mungkin belakangan di pertemuan berikutnya," ujar Mardani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/7/2018).

Baca juga: Makin Mengerucut, Ini Kandidat Cawapres Prabowo

Mardani menilai, deklarasi harus segera dilakukan. Sebab, Gerindra, PKS dan PAN akan mengusung capres-cawapres penantang Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019.

Di sisi lain, pihaknya juga berupaya untuk menambah jumlah partai koalisi. Ia berharap, Partai Demokrat bergabung dengan koalisi.

Partai Demokrat hingga saat ini belum menyatakan sikap dukungan terhadap Presiden Joko Widodo maupun penantangnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Lebih cepat lebih baik. The sooner, the better karena kita penantang. PKS Insya Allah bersama Gerindra dan sedang berusaha agar lebih besar," kata Mardani.

Baca juga: SBY: Saat Jokowi dan Prabowo Umumkan Cawapres Jadi Game Changer

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa  Prabowo  akan segera mendeklarasikan koalisi Pilpres 2019.

Namun, Dasco tidak mengatakan kapan deklarasi tersebut akan dilakukan.

"Pak Prabowo kemarin bicara bahwa mungkin enggak akan lama lagi akan declare soal koalisi partai," ujar Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Menurut Dasco, selama ini Gerindra terus membangun komunikasi dengan partai-partai yang berpotensi menjadi mitra koalisi.

Baca juga: Jokowi: Mbok Sabaaarrr....

Dalam komunikasi tersebut, pimpinan partai politik juga membicarakan soal pembagian kekuasaan.

Dasco menuturkan, pembagian kekuasaan harus dibicarakan sebelum koalisi benar-benar terbentuk.

"Kalau saya pikir mungkin lebih baik dibicarakan di awal supaya nanti tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau sudah matang baru kemudian di-declare," kata Dasco.

"Nah, itulah kenapa kemudian declare ini agak lama. Kami juga enggak mau terburu-buru agar tidak keliru nantinya," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com