Jokowi: Mbok Sabaaarrr.... - Kompas.com

Jokowi: Mbok Sabaaarrr....

Kompas.com - 11/07/2018, 19:51 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan pidato kenegaraan pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2017 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017). Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato, yakni pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun RI ke 72.KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Presiden Joko Widodo memberikan pidato kenegaraan pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2017 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017). Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato, yakni pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun RI ke 72.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta publik bersabar menanti pengumuman siapa yang akan dijadikan calon wakil presiden pendampingnya pada pemilihan presiden 2019 yang akan datang.

"Mbok sabaaarrr dulu, kan paling tinggal seminggu, dua minggu, tiga minggu lagi," ujar Jokowi saat diwawancarai di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Menurut Jokowi, saat ini ada lima nama kandidat calon wakil presiden yang masuk pertimbangan. Lima nama itu merupakan pengerucutan dari 10 nama yang sebelumnya masuk pertimbangan. Ia menolak menyebut kelima nama tersebut.

Baca juga: Syarat Cawapres Jokowi, dari Chemistry hingga Faktor Elektoral

Jokowi masih menggodok siapa yang nantinya dari lima nama itu akan mendampinginya bertarung di Pilpres 2019.

"Masih dalam proses penggodokan. Yang namanya digodok, ya pasti nunggu biar matang. Kalau lagi digodok belum matang, kemudian dikeluarkan, itu namanya menjadi setengah matang. Biar matang dulu. Kalau sudah matang, kami sampaikan pada saat yang tepat," ujar dia.

Ketika ditanya apakah pengumuman cawapres Jokowi menunggu siapa yang menjadi rival di Pilpres 2019, ia enggan menjawab pertanyaan itu.

Baca juga: Tunggu Cawapres Jokowi dan Prabowo, Ini Pertimbangan Demokrat

Jokowi malah menjawab, "tadi sudah saya bilang, ini baru proses digodok. Digodok itu airnya masih nunggu panas sampai mendidih, biar segera matang."

Ketika ditanya latar belakang cawapres yang paling diinginkannya, Jokowi menjawab normatif saja.

"Bisa dari partai, bisa non partai, bisa profesional, bisa sipil, bisa TNI-Polri. Semuanya bisa," kata dia.

Kompas TV Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan nama Cawapres Joko Widodo adalah wewenang dari partai koalisi.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

TKN Jokowi-Ma'ruf Tegaskan Tak Terbitkan dan Sebarkan Tabloid Indonesia Barokah

TKN Jokowi-Ma'ruf Tegaskan Tak Terbitkan dan Sebarkan Tabloid Indonesia Barokah

Nasional
Anjing Pelacak Endus 3 Jenazah Tertimbun, Korban Longsor dan Banjir Gowa Jadi 29 Orang

Anjing Pelacak Endus 3 Jenazah Tertimbun, Korban Longsor dan Banjir Gowa Jadi 29 Orang

Regional
Jalan Ruteng-Reo Putus, Eksavator Didatangkan untuk Buka Jalur Alternatif

Jalan Ruteng-Reo Putus, Eksavator Didatangkan untuk Buka Jalur Alternatif

Regional
INFOGRAFIK: Perjalanan Hukum Abu Bakar Ba'asyir...

INFOGRAFIK: Perjalanan Hukum Abu Bakar Ba'asyir...

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Mesuji sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Bupati Mesuji sebagai Tersangka

Nasional
Pria di India Dituduh Bunuh Temannya dan Buang Potongan Tubuh Korban ke Toilet

Pria di India Dituduh Bunuh Temannya dan Buang Potongan Tubuh Korban ke Toilet

Internasional
KPIH: Pemerintah Harus Kendalikan Jemaah Haji Nonkuota

KPIH: Pemerintah Harus Kendalikan Jemaah Haji Nonkuota

Nasional
China Kecam Campur Tangan AS dalam Krisis Politik di Venezuela

China Kecam Campur Tangan AS dalam Krisis Politik di Venezuela

Internasional
Kurang Jelas, Rambu Ganjil-Genap Akan Diganti Elektronik

Kurang Jelas, Rambu Ganjil-Genap Akan Diganti Elektronik

Megapolitan
Bangun Kelenteng, UNS Klaim Kampus Pertama Sediakan Tempat Ibadah 6 Agama

Bangun Kelenteng, UNS Klaim Kampus Pertama Sediakan Tempat Ibadah 6 Agama

Regional
Anies Teken Pergub Pelayanan Kesehatan untuk Mantan Gubernur dan Wagub DKI

Anies Teken Pergub Pelayanan Kesehatan untuk Mantan Gubernur dan Wagub DKI

Megapolitan
Pengusaha Minta Pemerintah Evaluasi HET Beras Secara Berkala

Pengusaha Minta Pemerintah Evaluasi HET Beras Secara Berkala

Nasional
2 Nelayan yang Dilaporkan Hilang di Perairan Mimika Ditemukan Selamat

2 Nelayan yang Dilaporkan Hilang di Perairan Mimika Ditemukan Selamat

Regional
3 Alasan di Balik Penurunan Status Cagar Alam Kamojang dan Papandayan Menurut KLHK

3 Alasan di Balik Penurunan Status Cagar Alam Kamojang dan Papandayan Menurut KLHK

Nasional
Lima Ribu Lebih Perangkap Ditemukan di Hutan Kawasan Ekosistem Lauser

Lima Ribu Lebih Perangkap Ditemukan di Hutan Kawasan Ekosistem Lauser

Regional

Close Ads X