Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: 22 Tahun di Kopassus, Enggak Akan Saya Lacurkan...

Kompas.com - 11/07/2018, 20:18 WIB
Yoga Sukmana,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengambil sikap pasang badan untuk Presiden Jokowi. Sebab, ia merasa Presiden Jokwi terus-terusan diserang dengan kritik tak berdasar mulai dari tenaga kerja asing (TKA) hingga utang pemerintah.

"Saya ini perwira 22 tahun di Kopasus, kami di daerah operasi Timtim, saya pertaruhkan semua," ujarnya di acara Sarasehan Nasional: Belajar dari Resolusi Konflik dan Damai Maluku, Jakarta, Rabu (11/7/2018).

"Masa saya bohongi anak buah saya yang sudah gugur-gugur itu, enggak lah. Umur saya 71 tahun, enggak akan saya lacurkan profesional saya, saya akan pertaruhkan," sambung dia.

Mantan Komandan Satgas Tempur Khusus Kopassus itu mengaku memiliki data valid seputar jumlah TKA hingga utang pemerintah.

Baca juga: Kritik Amien Rais untuk Jokowi, dari Kondisi Ekonomi hingga Demokrasi

Oleh karena itu, ia menyatakan tak main-main menantang orang-orang yang mengkritik Presiden Jokowi mulai soal TKA hingga utang pemerintah.

"Kalau salah angka saya ini, saya cium kakinya, kalau kau salah, kau cium kaki saya. Fair, kesatria, jadi jangan bohong," kata Luhut.

Luhut memang tidak menyebut siapa tokoh senior yang ia maksud. Namun ia menyebut tokoh tersebut belum pernah duduk di pemerintahan.

Luhut juga mengungkap kalau tokoh senior tersebut sama sepertinya, sudah berusia kepala tujuh.


Kompas TV Ratna Sarumpaet menolak untuk meninggalkan lokasi dan mengaku hadir, sebagai perwakilan dari keluarga korban.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com