Menerka Calon Alternatif Pendamping Jokowi - Kompas.com

Menerka Calon Alternatif Pendamping Jokowi

Kompas.com - 11/07/2018, 13:23 WIB
Presiden Joko Widodo memperhatikan turbin kincir angin usai meresmikan Pembangkit Listirk Tenaga Bayu (PLTB) di Desa Mattirotasi, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Senin (2/7/2018). Presiden Joko Widodo meresmikan PLTB dengan kapasitas 75 megawatt yang akan membantu pasokan listrik di Wilayah Sulselbar dengan kekuatan putaran 30 buah turbin kincir angin.ANTARA FOTO/ABRIAWAN ABHE Presiden Joko Widodo memperhatikan turbin kincir angin usai meresmikan Pembangkit Listirk Tenaga Bayu (PLTB) di Desa Mattirotasi, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Senin (2/7/2018). Presiden Joko Widodo meresmikan PLTB dengan kapasitas 75 megawatt yang akan membantu pasokan listrik di Wilayah Sulselbar dengan kekuatan putaran 30 buah turbin kincir angin.

MENJELANG penetapan pasangan capres dan cawapres dalam waktu dekat, tantangan politik yang dihadapi oleh Presiden Joko Widodo ke depan adalah mencari pendamping sebagai wakil presiden.

Pendamping ini tidak saja dapat menyumbang dukungan elektoral, tetapi lebih dari itu dapat membangun kolaborasi kepemimpinan yang sejalan dengan style maupun visi kepemimpinan presiden dan tantangan bangsa.

Hal ini mengingat bahwa komposisi pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak hanya harus mempertimbangkan tingkat keterpilihan dari pasangan tersebut pada saat proses pemilihan presiden berlangsung.

Yang lebih penting dari itu semua adalah kapasitas dan sinergisitas dari pasangan presiden dan wakil presiden terpilih saat memimpin arah perjalanan Indonesia selama lima tahun ke depan.

Apabila dipadatkan, maka tantangan kepemimpinan Indonesia ke depan dapat dirumuskan dalam tiga hal, yakni tantangan menjaga ketahanan ekonomi, keseimbangan politik, dan pengelolaan governance.

Pertama, dalam konteks menjaga ketahanan ekonomi tantangan yang sedang kita hadapi di depan mata adalah persoalan dinamika geopolitik yang bergerak dinamis, terutama berhubungan dengan perang dagang China versus Amerika Serikat.

Persoalan ini membutuhkan kecerdasan kepemimpinan untuk mengolah turbulensi ekonomi menjadi kesempatan, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif yang mampu menjawab persoalan kemiskinan dan pengangguran.

Pemimpin itu juga harus dapat menata proses kelembagaan ekonomi, seperti birokrasi yang lebih cepat melayani kesempatan berusaha dan sektor perbankan yang ramah terhadap pemberian kredit bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

Yang kedua adalah faktor keseimbangan politik dalam kerangka membangun titik temu dan konsensus politik di antara kekuatan politik yang ada.

Salah satu kebutuhan utama dalam menjaga arah keseimbangan politik di Indonesia adalah menjaga titik temu antara kekuatan politik nasionalis dan kekuatan politik Islam.

Yang perlu dipertimbangkan dalam menjaga keseimbangan antara pertemuan dua mata air aliran politik nasionalis dan Islam adalah kepemimpinan ke depan memberi perhatian agenda Islam peradaban yang akrab dengan aspirasi dan ekspresi kultural kalangan milenial, mengingat kaum milenial ini mudah terpapar oleh anasir-anasir ekstremisme.

Oleh karena itu, dibutuhkan politisi yang mengenal dan mampu berkomunikasi dengan sektor pelaku ekonomi.

Ketiga, tantangan membangun praktik tata kelola kepemimpinan yang baik (good governance) dengan kemampuan membangun pola kerja sama antara pusat dan daerah, mampu menjaga harmonisasi antara eksekutif dan legislatif, serta memiliki jejak langkah yang jelas dalam membangun komunikasi dan mendorong partisipasi dengan kelompok civil society organization (CSO).

Dari tiga kriteria tersebut, selain beberapa figur-figur mainstream yang saat ini telah berkibar menjadi calon wakil presiden, seperti Mahfud MD, Sri Mulyani Indrawati, Tuan Guru Bajang, dan Muhaimin Iskandar, juga patut dipertimbangkan potensi figur-figur lainnya yang memiliki kapasitas kepemimpinan baik dan dapat disandingkan dengan Presiden Joko Widodo.

Sebut saja Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution. Darmin adalah ekonom yang memiliki latar belakang ekonomi beraliran heterodoks yang melihat pentingnya kapasitas dan peran negara untuk menjaga sustainabilitas ekonomi pasar.

Pandangan dan pengalamannya di sektor ekonomi perbankan maupun sebagai Menko Perekonomian bersikap bahwa sektor perbankan harus peka terhadap sektor usaha kecil menengah, problem disrupsi ekonomi dan perang dagang AS-China harus dihadapi dengan penciptaan iklim yang kondusif bagi dunia usaha dan penyerapan angkatan kerja, serta dukungan tata kelola ekonomi kerakyatan yang dapat melengkapi kebijakan pro-infrastruktur yang sudah dilakukan oleh Jokowi.

Secara kalkulasi politik, Darmin Nasution kemungkinan dapat diterima di kalangan teknokrat maupun pelaku bisnis. Namun demikian, tantangan paling besar adalah penerimaan dari kekuatan politik. Hal ini mengingat bahwa sudah menjadi bagian dari sejarah Indonesia terjadi ketegangan yang berulang-ulang antara kaum teknokrat dan politisi.

Tokoh lainnya adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy. Dia adalah figur ketua partai yang memiliki basis politik suara Islam kuat di kalangan santri. Nilai plus lainnya adalah dia termasuk figur politisi yang dekat dengan aspirasi dan ekspresi kalangan milenial.

Dia juga memiliki kesadaran untuk merumuskan jawaban-jawaban kebijakan di era disrupsi ekonomi yang menekankan pada inovasi kewirausahaan, penguatan dan fasilitas sektor usaha kreatif maupun pro-inveatasi yang dapat menyerap tenaga kerja.

Pengalamannya sebagai pengusaha dan anggota DPR RI yang terbiasa menyelesaikan persoalan ekonomi membuat dia tidak canggung dalam mengelola agenda ekonomi.

Romahurmuziy atau biasa disebut dengan Gus Romy memiliki kekuatan pada penerimaan atas kaum santri, terutama kaum nahdliyin dan kalangan milenial.

Pada pilkada serentak yang baru saja usai, PPP juga memperoleh kemenangan cukup besar di berbagai daerah dengan kantong suara besar, seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah. Namun, tantangannya adalah apakah suara kalangan aktor ekonomi dan kaum tekhnokrat dapat menerimanya.

Ketiga, Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar. Dia adalah kombinasi dari teknokrat-politisi.

Sebagai seorang politisi partai Golkar dan Menteri Perindustrian, Airlangga adalah figur yang tahu bagaimana membangun keseimbangan bandul politik sekaligus memahami problem-problem ekonomi yang menjadi tantanan Indonesia ke depan.

Airlangga adalah figur yang akrab dengan lika-liku dunia politik sekaligus memahami problem-problem detail teknokratis persoalan ekonomi. Tantangannya adalah apakah dia dapat meraih suara dari kalangan santri Muslim.

Keempat, di kalangan gbernur dan kepala derah, selain nama Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang yang mulai berkibar, gubernur yang potential untuk masuk pada bursa cawapres adalah Soekarwo.

Soekarwo merupakan pemimpin yang mampu mengelola pemerintahan yang dapat menjaga harmonisasi relasi eksekutif-legislatif. Dalam posisi sebagai gubernur, ia mampu mengelola relasi provinsi dan kabupaten/kota.

Ketika Jawa Timur di bawah kepemimpinan Soekarwo, inovasi kebijakannya banyak yang memperlihatkan komitmen terhadap ekonomi kerakyatan, seperti berusaha memberikan kredit lunak pada kalangan petani.

Dalam masa kepemimpinannya, sektor usaha kecil Jawa Timur tumbuh pesat pada tahun 2016 hingga tercatat 31.218 koperasi dengan anggota 7 juta jiwa yang siap menggerakkan ekonomi Jawa Timur.

Dalam kalkulasi politik, Soekarwo adalah figur yang mengakar di kalangan kelompok nasionalis terkait posisinya sebagai mantan Ketua Umum IKA GMNI.

Selain itu, penerimaan dari kalangan aktor ekonomi dan teknokrat cukup baik bila dilihat dari prestasi kepemimpinannya selama ini.

Tantangan yang akan dihadapi adalah pada penerimaan basis politik santri, meskipun selama 10 tahun kepemimpinan di Jawa Timur, Soekarwo membuktikan keberhasilannya merangkul basis kalangan santri.

Yang paling penting untuk dikedepankan adalah, selain faktor elektabilitas, Jokowi sebagai figur calon presiden yang mendapat dukungan di tingkat bawah harus mempertimbangkan kapasitas kenegarawanan dan figur yang paham mengelola negara untuk menyelesaikan persoalan ketahanan ekonomi, keseimbangan politik, dan tata kelola pemerintahan.


Komentar
Close Ads X