MK Terima 42 Permohonan Sengketa Hasil Pilkada Serentak 2018 - Kompas.com

MK Terima 42 Permohonan Sengketa Hasil Pilkada Serentak 2018

Kompas.com - 11/07/2018, 11:13 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat. Gambari diambil pada Selasa (10/10/2017).KOMPAS.com/FACHRI FACHRUDIN Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat. Gambari diambil pada Selasa (10/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi (MK) Rubiyo mengatakan, jumlah permohonan Penyelesaian Hasil Pilkada Serentak 2018 yang teregistrasi di MK telah mencapai 42 buah.

"Pagi ini total sudah masuk 42 permohonan PHP Kada 2018, baik yang mendaftar melalui laman khusus (daring) dan ada yang menyerahkan secara langsung ke MK," kata Rubiyo di Gedung MK Jakarta, Rabu (11/7/2018), seperti dikutip Antara.

Rubiyo menjelaskan, dari 42 permohonan yang didaftarkan secara daring, ada pemohon yang sudah menyerahkan berkas permohonan dalam bentuk fisik.

"Namun masih ada pendaftar daring yang belum menyerahkan fisik permohonannya, karena memang menurut ketentuan diberi waktu selama tiga hari kerja setelah tiga hari kerja yang pertama," kata Rubiyo.

Tiga hari kerja pertama yang dimaksud adalah tiga hari setelah penetapan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sebelumnya Ketua MK Anwar Usman menyatakan pihaknya telah siap melaksanakan tugas untuk penyelesaian PHP Kada 2018.

Ia menjelaskan bahwa sistem penerimaan perkara untuk penanganan sengketa hasil Pilkada 2018 kali ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya.

Kali ini, pendaftaran dapat dilakukan melalui laman khusus dalam jaringan.

Anwar juga menjelaskan nantinya perkara sengketa hasil Pikada Serentak 2018 yang masuk akan teregistrasi ke dalam BRPK pada 23 Juli 2018.

Sedangkan persidangan perdana untuk perkara sengketa hasil Pilkada 2018 akan dimulai pada 26 Juli 2018.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
SumberAntara

Terkini Lainnya

Buntut Sanksi PSSI, Bobotoh Persib Bandung Sampaikan Tuntutan ke DPRD

Buntut Sanksi PSSI, Bobotoh Persib Bandung Sampaikan Tuntutan ke DPRD

Regional
4 Fakta Perusakan Sedekah Laut di Bantul, 9 Orang Diperiksa hingga Makna Sedekah Laut

4 Fakta Perusakan Sedekah Laut di Bantul, 9 Orang Diperiksa hingga Makna Sedekah Laut

Regional
Dianggap Tak Hormati Lagu Kebangsaan saat 'Online', Perempuan di China Ditahan

Dianggap Tak Hormati Lagu Kebangsaan saat "Online", Perempuan di China Ditahan

Internasional
OTT Pejabat Pemkab Bekasi, KPK Tangkap Pihak Swasta di Surabaya

OTT Pejabat Pemkab Bekasi, KPK Tangkap Pihak Swasta di Surabaya

Nasional
Polri: Pilpres 2019, Anggota Tidak Boleh Foto dengan Paslon

Polri: Pilpres 2019, Anggota Tidak Boleh Foto dengan Paslon

Nasional
Truk Bawa Penumpang dan Pakan Ternak Terguling, 4 Orang Meninggal

Truk Bawa Penumpang dan Pakan Ternak Terguling, 4 Orang Meninggal

Regional
Tahanan Polres Mimika yang Tewas Sudah 2 Kali Coba Gantung Diri

Tahanan Polres Mimika yang Tewas Sudah 2 Kali Coba Gantung Diri

Regional
Ketua DPR: Peluru Nyasar dari Lapangan Tembak Perbakin

Ketua DPR: Peluru Nyasar dari Lapangan Tembak Perbakin

Nasional
Senin Ini Pendaftaran Ditutup, Berikut 'Update' Jumlah Pelamar CPNS

Senin Ini Pendaftaran Ditutup, Berikut "Update" Jumlah Pelamar CPNS

Nasional
Program Naturalisasi Sungai Gubernur DKI Dinilai Tak Terlihat di Lapangan

Program Naturalisasi Sungai Gubernur DKI Dinilai Tak Terlihat di Lapangan

Megapolitan
Uang Lebih dari Rp 1,5 Miliar dalam OTT Pejabat di Bekasi Diduga Bukan yang Pertama

Uang Lebih dari Rp 1,5 Miliar dalam OTT Pejabat di Bekasi Diduga Bukan yang Pertama

Nasional
Kemendikbud Buka Rekrutmen Kepala Sekolah dan Guru di Luar Negeri

Kemendikbud Buka Rekrutmen Kepala Sekolah dan Guru di Luar Negeri

Edukasi
Buya Syafii: Agama Tak Bisa Pisah dari Politik, Tapi Jangan Jadi Kendaraan Politik

Buya Syafii: Agama Tak Bisa Pisah dari Politik, Tapi Jangan Jadi Kendaraan Politik

Nasional
Menristek Dikti Perpanjang Masa Jabatan Rektor Unimal Aceh Utara

Menristek Dikti Perpanjang Masa Jabatan Rektor Unimal Aceh Utara

Regional
Peluru di Ruangan Anggota DPR Mengenai Kerudung Seorang Tenaga Ahli

Peluru di Ruangan Anggota DPR Mengenai Kerudung Seorang Tenaga Ahli

Nasional
Close Ads X