Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bamsoet Sebut Arah Koalisi Makin Terang

Kompas.com - 11/07/2018, 05:05 WIB
Reza Jurnaliston,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo memandang arah koalisi akan semakin terang menjelang pendaftaran capres dan cawapres ke KPU. Tahapan pendaftaran capres dan cawapres akan dibuka pada tanggal 4 sampai 10 Agustus 2018.

“Partai-partai di luar pengusung Pak Jokowi, terlihat semakin intensif melakukan pertemuan-pertemuan untuk mengkristalkan dukungan capres dan cawapres,” kata Bambang yang akrab dipanggil Bamsoet melalui keterangan tertulis, Selasa (10/7/2018).

Bamsoet mengatakan, ada beberapa figur yang digadang-gadang menjadi capres dan cawapres. Untuk capres mulai dari nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, serta nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca juga: Golkar: Penentuan Cawapres Jokowi Harus Perhatikan Keinginan Mitra Koalisi

Sementara untuk cawapres ada nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Anis Baswedan.

Bamsoet memperkirakan dalam menghadapi Pemilu 2019 akan terdapat dua koalisi besar, yaitu koalisi pendukung Jokowi dan koalisi non Jokowi.

Koalisi pendukung Jokowi hampir pasti semua partai koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-JK, kecuali PAN yang arahnya lebih kuat bergabung dengan koalisi non Jokowi. Sementara untuk PKB, walaupun belum menentukan sikap secara resmi, tetapi hampir pasti PKB akan mendukung Jokowi dari pada calon yang lain,” kata dia.

Baca juga: Beda Sikap soal Capres, Koalisi Gerindra-PKS Bisa Pecah

Apalagi, kata Bamsoet, pemilu 2019 kali ini berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu 2019 akan dilaksanakan secara serempak, antara Pileg dan Pilpres.

Lebih lanjut, Bamsoet mengatakan, dalam pengalaman Pemilu serempak di banyak negara demokrasi dikenal adanya teori “coattail effect” (dampak ikutan), dimana pilihan masyarakat kepada calon presiden mempunyai pengaruh terhadap pilihan masyarakat kepada partai pengusungnya.

“Atas dasar itu (coattail effect) partai-partai pengusung Pak Jokowi berlomba-lomba untuk mendapatkan dampak atau efek dari elektabilitas Pak Jokowi,” kata Bamsoet.

“Namun hasil dari berbagai survei partai yang paling banyak mendapat keuntungan politik dari Pak Jokowi adalah PDI-P. Kendati Golkar adalah partai pertama yang mengusung Pak Jokowi untuk periode yang kedua, tetapi dampak electoral Pak Jokowi terhadap Golkar masih rendah. Demikian pula dengan partai-partai pengusung lainnya,” ujar politisi Golkar tersebut.

Baca juga: Sekjen Nasdem Sebut Cawapres Pilihan Jokowi Pasti Diterima Koalisi

Selain itu, Bamsoet berharap dalam pertarungan Pilpres 2019, tidak terjadi pembelahan masyarakat ke dalam dua kubu yang saling bersitegang. Karena akan berakibat pada terganggunya ketertiban dan ketentrataman masyarakat.

Bamsoet mengatakan, sejak dini masyarakat harus diajak untuk membiasakan diri dengan perbedaan politik, sehingga lambat laun akan mempunyai kedewasaan dalam politik.

Bamsoet menuturkan, budaya siap kalah dan siap menang adalah bagian dari demokrasi yang harus diterima secara biasa dalam setiap kontestasi.

“Untuk itu, saya mengajak kepada seluruh elemen bangsa, betapapun kerasnya persaingan dalam Pilpres nanti jangan sampai mengganggu soliditas kita sebagai bangsa,” kata Bamsoet.

“Kepentingan bangsa dan negara harus diletakkan di atas segala-galanya. Empat pilar kebangsaan harus tetap menjadi landasan dalam mengawal ke-Indonesian kita, yaitu; Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Binneka Tunggal Ika,” Bamsoet menambahkan.

Kompas TV Jika Gerindra mengajukan nama lain sebagai capres, PKS tetap ingin cawapresnya dari kader mereka.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com