Pilpres 2019, Penantang Jokowi Tak Lagi Prabowo Subianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris berpendapat bahwa penantang Jokowi saat Pilpres 2019 bukan lagi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

“Prabowo menjadi calon presiden tinggal 50 persen,” ujar Syamsuddin saat Diskusi Publik bertema “Presidential Race: Siapa Lawan Tanding Jokowi” di kantor PARA Syndicate, Jakarta, Jumat (6/7/2018).

Syamsuddin menuturkan, saat ini kendala yang dihadapi Prabowo Subianto untuk maju sebagai calon Presiden dalam Pilpres 2019 cukup besar. Menurut dia, salah satunya adalah sumber modal biaya pencapresan.

Itulah, kata dia, yang melatarbelakangi kemudian Prabowo menggalang dana publik untuk pencalonannya.

Baca juga: Anies Diusulkan Jadi Capres, Gerindra Bersikeras Usung Prabowo

Diketahui, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menggalang donasi untuk mendukung perjuangan politiknya dan Gerindra. Penggalangan dana ini ia umumkan lewat akun Facebook resminya, Kamis (21/6/2018) malam.

“Ini bukan masalah yang sederhana, sepele ini masalah yang luar biasa, sebab dana pencapresan lebih dari Rp 1 triliun lah,” kata dia.

Kendala lainnya, kata Syamsuddin, adalah pembentukan koalisi oposisi sebagai lawan tanding Jokowi.

Menurut dia, kendala tersebut lebih pada persaingan antar elit di sekeliling Prabowo Subianto.

Baca juga: Jika Koalisi dengan Gerindra, PAN Setuju Prabowo Dipasang dengan Anies

“Kita tahu PKS menawarkan 9 calon cawapres, kemudian ketua umum PAN Zulkifli Hasan, lalu penjajakan yang tidak kenal putus dari Cikeas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dipasangkan dengan pak JK (Jusuf Kalla), Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto,” kata dia.

Hal ini, lanjut Syamsudin, menggambarkan sulitnya pembentukan konsensus atau kesepakatan politik. Ia menilai basis koalisi saat ini atas dasar pertimbangan kepentingan pragmatis semata.

“Sebab basis koalisi ini semata-mata kepentingan politik jangka pendek, tidak ideologis basisnya,” kata dia.

“Selama basis koalisi tidak ideologis, ya mudah satu masuk lain keluar. Kemudian bentuk koalisi lain, satu masuk lainnya keluar selamanya akan demikian,” Syamsuddin menambahkan.

Baca juga: Wacana Koalisi Gerindra dan Demokrat Buka Peluang AHY Jadi Cawapres Prabowo

Selain itu, Syamsuddin menuturkan koalisi politik saat ini tidak berbasis ideologi atau tidak didasarkan dengan visi platform politik yang sama.

Meski demikian, menurut dia, kubu Jokowi juga tak luput dari kondisi serupa.

“Ketika salah satu partai politik kecewa tidak diajak menjadi calon wakil presiden, potensi meninggalkan Jokowi masih tetap ada. Kenapa? Karena tidak ada pengikatnya,” kata dia.

“Yang main dua kaki saja didiamin sama Jokowi dengan kasus PAN yang main sana, main sini tetap didiamin oleh Pak Jokowi sehingga demikian memang koalisisnya bersifat fluids ya cair ini,” sambung dia.

Lebih lanjut, Syamsuddin berpendapat, pengumuman paslon capres dan cawapres sangat mungkin terjadi pada tanggal 9 atau 10 Agustus pada saat menjelang penutupan pendaftaran.