Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dugaan Manipulasi Pilkada Makassar, Bawaslu Kantongi Bukti Pembanding

Kompas.com - 05/07/2018, 20:13 WIB
Yoga Sukmana,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah mengantongi bukti pembanding jumlah perolehan suara di Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Makassar. Bukti itu penting menyusul adanya dugaan manipulasi suara dalam proses penghitungan surat suara hasil pencoblosan.

"Panwas sudah mempunyai form C1 jadi saya bisa katakan, form C1 yang dipegang jajaran kami adalah mahkota. Karena apa? Tidak ada yang lain selain Panwas yang punya dari KPPS," ujar Ketua Bawaslu Abhan, Jakarta, Kamis (5/7/2018).

"Kalau ada menipulasi oleh penyelenggara KPUD dari KPPS sampai Kabupaten Kota, maka pembandingnya siapa ya yang ada di kami C1 itu," sambung dia.

Baca juga: Terkait Data Rekapitulasi Pilkada Makassar, Ketua PPK Tamalate Dipecat

Menurut Abhan, saksi di Pilwakot Makassar hanya berasal dari partai pengusung pasangan Munafri Arifuddin - Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu).

Sebab, kata Abhan, tak ada saksi lain lantaran yang dilawan oleh Appi-Cicu adalah kotak kosong. Oleh karena itu, form C1 menjadi bukti karena menjadi hasil pemungutan suara di TPS.

Nantinya, hasil pemungutan suara di form C1 dapat dibandingkan dengan perolehan suara di tingkat KPU Makassar. Dengan perbandingan itu maka bisa diketahui ada tidaknya perbedaan perolehan suara di TPS hingga di KPU Makassar.

Baca juga: Pendukung Calon Tunggal dan Kotak Kosong Bentrok di Makassar

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar Syarif Amir memenuhi panggilan pemeriksaan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait kasus dugaan manipulasi data hasil perhitungan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar.

Syarif Amir diperiksa di kantor Bawaslu Makassar Jl Angrek Raya, Sabtu (30/6/2018) pagi.

Syarif Amir diperiksa selama tiga jam untuk dimintai keterangannya berkaitan kasus manipulasi data C1 KWK.

Selain Syarif Amir, staf KPU Makassar dan komisioner KPU Makassar Divisi Teknis Abdullah Mansyur dan anggota Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) Tamalate juga akan diperiksa.

Kompas TV KPU kota Makassar memperikiran penghitungan suara di 15 kecamatan akan rampung dan diumumkan pada 6 Juli mendatang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com