Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ridwan Kamil Sebut Kampanye #2019gantipresiden Pengaruhi Pemilih Jabar

Kompas.com - 04/07/2018, 17:10 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, kampanye tanda pagar #2019gantipresiden sangat berpengaruh terhadap Pilkada serentak di Jawa Barat.

"Iya (berpengaruh). Isu itu membuat pemilih Jabar menghubung-hubungkanlah antara Pilkada dan Pilpres," ujar Ridwan saat dijumpai di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (4/7/2018).

Ridwan berpendapat, seharusnya tidak demikian. Ia berharap isu yang mestinya beredar pada Pilkada adalah yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Namun dia mengaku tidak bisa mencegah hal itu terjadi.

Baca juga: Exit Poll SMRC: Ridwan Kamil-UU Mampu Tarik Suara Pemilih Partai Calon Lain

"Walaupun ya menurut kita tidak seharusnya begitu. Tapi ya namanya juga strategi orang kan," lanjut pria yang akrab disapa Kang Emil itu.

Diberitakan, tanda pagar #2019gantipresiden kian masif dikampanyekan. Usai dikukuhkan sebagai sebuah gerakan masyarakat, 6 Mei 2018 lalu, kampanye tagar itu semakin mewarnai dinamika politik di ruang publik Tanah Air.

Dalam Pilkada Jawa Barat misalnya. Pasangan Sudrajat-Syaikhu yang diusung oleh Patai Gerindra, PKS dan PAN, menggunakan tagar itu untuk membantu mendongkrak elektabilitas.

Pada penghujung acara debat di Balairiung, Universitas Indonesia, Depok, 14 Mei 2018, keduanya membentangkan kaos bertuliskan "2018 Asyik menang, 2019 ganti presiden".

Cara Asyik meningkatkan keterpilihannya di Jabar dengan cara mendompleng tagar itu diakui pula oleh calon gubernur Jabar lainnya, Dedi Mulyadi.

Baca juga: Jelang Jabatan Berakhir, Ini Target Utama Ridwan Kamil di Bandung

Timses Asyik disebut-sebut mengampanyekan tagar itu melalui selebaran, paket dan sebagainya secara merata di permukiman Jabar hingga suaranya tergerus.

Maklum, nyaris dalam seluruh hasil survei, elektabilitas pasangan 'Asyik' selalu berada pada urutan ketiga.

Namun pada hitung cepat, pasangan itu menyalip ke urutan kedua dengan raihan suara lebih tinggi dibanding gambaran survei.

Kompas TV Polisi mendalami kasus pemukulan oleh oknum pendukung Persija, terhadap Anak Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrowi. H

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com