Kompas.com - 25/06/2018, 14:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Mahfud MD tak setuju jika pasal-pasal korupsi menjadi bagian dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Ia mengakui secara teori keberadaan RKUHP merupakan wujud kodifikasi seluruh ketentuan pidana.

Namun dalam praktiknya, kata Mahfud, tidak semua ketentuan tindak pidana bisa dimasukkan ke dalam KUHP.

Menurut dia, tindak pidana khusus harus ditempatkan secara terpisah mengingat modus kejahatannya juga terus berkembang seiring waktu.

Baca juga: Jokowi Segera Bertemu Pimpinan KPK Bahas Polemik RKUHP

"Karena apa? kebutuhan hukum itu selalu berkembang, pasti ada yang di luarnya, yang harus selalu direspons, sehingga hukum itu harus responsif terhadap perkembangan masyarakat," kata Mahfud usai memberikan ceramah keagamaan dan kebangsaan kepada jajaran pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (25/6/2018).

"Tindak pidana korupsi bisa dianggap yang secara khusus itu, perlu diberi wewenang khusus, dan itu bagian dari politik hukum nasional. Jangan dikatakan politik hukum nasional itu harus kodifikasi, tidak," sambung Mahfud.

Menurut Mahfud, ketentuan tindak pidana korupsi yang bersifat khusus pada dasarnya untuk menjamin proses hukum kejahatan korupsi bisa berjalan dengan baik seiring perkembangan waktu.

"Pokoknya KPK jangan sampai mati, dan keberadaan KPK itu sama sekali tidak melanggar politik hukum, tidak melanggar konstitusi," kata dia.

Mahfud menilai KPK sudah menjadi lembaga penegak hukum yang efektif dan dipercaya masyarakat dalam penanganan kejahatan korupsi.

Sehingga, ia berharap berbagai perbaikan terhadap KPK harus ditempatkan secara proporsional untuk memperkuat agenda pemberantasan korupsi.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.