Kasus Suap RAPBN-P 2018, Penyuap Pejabat Kemenkeu dan Anggota DPR Segera Disidang

Kompas.com - 03/07/2018, 20:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara tersangka kasus dugaan suap usulan dana perimbangan keuangan daerah RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018 Ahmad Ghiast ke tingkat penuntutan.

"Hari ini dilakukan penyerahan barang bukti dan tersangka dari penyidik ke penuntut umum dalam kasus suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada R-APBN Perubahan Tahun Anggaran 2018 atas nama Ahmad Ghiast," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/7/2018).

Menurut Febri, sidang rencananya akan dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Saat ini Ahmad ditahan di Polres Jakarta Pusat.

Hingga hari ini, kata Febri, sebanyak 35 orang saksi telah diperiksa untuk Ahmad.

Baca juga: Kasus Usulan Dana RAPBN-P 2018, KPK Telusuri Sumber Dana Suap

Adapun unsur saksi yang diperiksa seperti pegawai negeri sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Sumedang, pensiunan PNS, Kepala Dinas di Kabupaten Sumedang, swasta dan anggota Asosiasi Kontraktor Listrik Nasional (AKLINAS).

"Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 5 Oktober 2018, AG telah diperiksa sebanyak 3 kali pada 22 Mei, 8 Juni, dan 26 Juni 2018," ujar Febri.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan anggota DPR Komisi XI Amin Santono dan pejabat nonaktif Kemenkeu Yaya Purnomo sebagai tersangka terkait dengan penerimaan hadiah atau janji terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018.

Selain Amin dan Yaya, KPK juga menetapkan dua orang sebagai tersangka yaitu Eka Kamaludin dan Ahmad Ghiast. Eka diketahui merupakan pihak swasta yang berperan sebagai perantara.

Baca juga: KPK Tetapkan Anggota Fraksi Demokrat Amin Santono sebagai Tersangka

Adapun, Ahmad berstatus sebagai swasta atau kontraktor. Ahmad diduga sebagai pemberi uang. Amin, Eka, dan Yaya sebagai orang yang diduga penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Ahmad Ghiast sebagai orang yang diduga sebagai pemberi suap dijerat Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kompas TV Mantan Perdana Menteri Malaysia, najib razak, akhirnya ditahan polisi, terkait kasus skandal 1MDB.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Profil Buya Syafii Maarif: Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Pejuang Pendidikan

Profil Buya Syafii Maarif: Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Pejuang Pendidikan

Nasional
Mahasiswa Tersangka Teroris di Malang Diduga Terlibat ISIS sejak 2019

Mahasiswa Tersangka Teroris di Malang Diduga Terlibat ISIS sejak 2019

Nasional
Nasdem Tak Tertarik Gabung Koalisi Bentukan PKB, Ini Alasannya

Nasdem Tak Tertarik Gabung Koalisi Bentukan PKB, Ini Alasannya

Nasional
Wapres Ingin Produk Lokal Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri: Kalau Bukan Kita, Siapa Lagi?

Wapres Ingin Produk Lokal Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri: Kalau Bukan Kita, Siapa Lagi?

Nasional
Ada Spanduk Dukungan Maju pada Pilpres 2024, Firli Bahuri: Jangan Ganggu Saya dengan Isu Capres!

Ada Spanduk Dukungan Maju pada Pilpres 2024, Firli Bahuri: Jangan Ganggu Saya dengan Isu Capres!

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Terkendali Usai Libur Lebaran

Satgas: Kasus Covid-19 Terkendali Usai Libur Lebaran

Nasional
Buya Syafii Maarif Meninggal Dunia, Muhammadiyah dan Indonesia Berduka

Buya Syafii Maarif Meninggal Dunia, Muhammadiyah dan Indonesia Berduka

Nasional
PKB Ingin Bentuk Koalisi, PAN: Daripada Repot, Gabung Saja ke KIB

PKB Ingin Bentuk Koalisi, PAN: Daripada Repot, Gabung Saja ke KIB

Nasional
Mabes Polri Lakukan Koordinasi dengan Interpol Swiss Terkait Hilangnya Anak Ridwan Kamil

Mabes Polri Lakukan Koordinasi dengan Interpol Swiss Terkait Hilangnya Anak Ridwan Kamil

Nasional
KPK Panggil 2 Ajudan Bupati Bogor Ade Yasin untuk Dalami Kasus Suap Auditor BPK

KPK Panggil 2 Ajudan Bupati Bogor Ade Yasin untuk Dalami Kasus Suap Auditor BPK

Nasional
Marak Perkawinan Usia Anak, Berapa Usia Minimal Menikah Menurut UU?

Marak Perkawinan Usia Anak, Berapa Usia Minimal Menikah Menurut UU?

Nasional
MK: Kepala BIN Sulteng Diperbolehkan Jadi Pj Bupati Seram Bagian Barat

MK: Kepala BIN Sulteng Diperbolehkan Jadi Pj Bupati Seram Bagian Barat

Nasional
KBRI Bern Koordinasi dengan Polisi dan SAR Swiss Cari Anak Ridwan

KBRI Bern Koordinasi dengan Polisi dan SAR Swiss Cari Anak Ridwan

Nasional
Terbitkan SE, Kemenkes Minta Pemda hingga RS Tingkatkan Kewaspadaan terhadap Penyakit Cacar Monyet

Terbitkan SE, Kemenkes Minta Pemda hingga RS Tingkatkan Kewaspadaan terhadap Penyakit Cacar Monyet

Nasional
Penjelasan Benny K Harman Setelah Dilaporkan ke Polisi karena Diduga Tampar Pegawai Restoran

Penjelasan Benny K Harman Setelah Dilaporkan ke Polisi karena Diduga Tampar Pegawai Restoran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.