Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wasekjen Golkar: Demokrat Jangan Paksa Pak JK, Beliau Mau Istirahat

Kompas.com - 02/07/2018, 17:09 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Partai Golkar Sarmuji meminta Partai Demokrat untuk tidak menarik-narik Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2019.

Sebab, mantan Ketua Umum Partai Golkar yang sudah berusia 72 tahun sudah menyatakan ingin pensiun dari dunia politik.

Hal ini disampaikan Sarmuji menanggapi wacana yang muncul di internal Partai Demokrat untuk menduetkan Jusuf Kalla-Agus Harimurti Yudhoyono di Pilpres 2019.

"Jangan memaksa Pak JK untuk tampil kembali sementara beliau sudah mau beristirahat," kata Sarmuji saat dihubungi, Senin (2/7/2018).

Baca juga: Jusuf Kalla: 55 Tahun bagi Saya Sudah Cukup

"Tenaga dan pikiran beliau masih diperlukan, tetapi jika merujuk pada pernyataan beliau sendiri, beliau ingin Tut Wuri Handayani, memberikan kontribusi dengan mendorong yang lebih muda utk tampil," tambah Sarmuji.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad SarmujiKOMPAS.com/Nabilla Tashandra Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji
Sarmuji mengatakan, ia tidak mengetahui motif pasti internal Demokrat menyuarakan JK-AHY.

Namun, ia menilai Demokrat memang terus mencoba melakukan berbagai cara agar popularitas AHY tidak meredup.

"Tapi itu hak Demokrat, kita hormati karena semua Partai punya cara masing-masing dalam menghadapi Pilpres," kata dia.

Jusuf Kalla sebelumnya berkunjung ke kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Kuningan, Jakarta.

Disana, Kalla juga disambut oleh AHY, yang merupakan putra sulung dari SBY. Pasca pertemuan itu, elite Partai Demokrat menyatakan bahwa wacana duet JK-AHY menguat.

Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Demokrat Imelda Sari mengatakan, Partai Demokrat sudah mengadakan poling internal. Hasilnya, 90 persen kader menginginkan adanya Koalisi Alternatif di luar koalisi Presiden Joko Widodo dan kelompok oposisi.

Baca juga: Pencapresan Jokowi Final, Golkar Tak Akan Usung Jusuf Kalla

"Salah satu nama yg kami anggap kapabel, baik secara elektabilitas dan pengalaman salah satunya kepemimpinan Pak JK yang pernah bersama sama Pak SBY juga," ujar Imelda saat dikonfirmasi, Senin (2/7/2018).

Namun, JK berkali-kali menegaskan keinginannya untuk tak lagi maju dalam pemilihan presiden (pilpres) 2019.

"Sejak dulu Anda tanya, saya selalu bilang ingin istirahat. Saya ingin istirahat," ujar JK di Hotel Ayanad Midplaza Jakarta, Kamis (28/6/2018).

Kompas TV Mahkamah Konstitusi menolak memproses uji materi terkait masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Pemilu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com