Kemendagri Sebut Calon Tunggal Tak Bisa Dilantik jika Suara Tak Lebihi 50 Persen

Kompas.com - 28/06/2018, 18:20 WIB
Warga melintas di dekat daftar pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Sulsel dan Calon Walikota-Wakil Walikota Makassar saat pemungutan suara pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Sulsel dan Walikota-Wakil Walikota Makassar di TPS 01 Keluarahan Tidung Mariolo Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (27/6).  Warga Makassar melakukan pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel 2018 yang diikuti empat pasang calon dan Calon Walikota-Wakil Walikota Makassar yang diikuti satu pasang calon.  ANTARA FOTO/Yusran Uccang/ama/18 ANTARA FOTO/YUSRAN UCCANGWarga melintas di dekat daftar pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Sulsel dan Calon Walikota-Wakil Walikota Makassar saat pemungutan suara pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Sulsel dan Walikota-Wakil Walikota Makassar di TPS 01 Keluarahan Tidung Mariolo Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (27/6). Warga Makassar melakukan pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel 2018 yang diikuti empat pasang calon dan Calon Walikota-Wakil Walikota Makassar yang diikuti satu pasang calon. ANTARA FOTO/Yusran Uccang/ama/18
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Desk Pilkada Serentak Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro menuturkan, pasangan calon tunggal kepala daerah belum bisa dilantik jika memperoleh suara tak lebih dari 50 persen.

"Kalau di bawah 50 persen perolehan suara, artinya tidak bisa dilantik," ujar Suhajar dalam konferensi pers Evaluasi Pilkada Serentak di Kantor Kemendagri RI, Jakarta, Kamis (28/6/2018).

Suhajar mengatakan, perihal kotak kosong yang menang dalam pilkada telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Pada Pasal 54 D berbunyi, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada pemilihan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C, jika mendapat suara lebih dari 50 persen dari suara sah.

Baca juga: Bagaimana jika Kotak Kosong Menang Pilkada?

Selain itu, aturan ini juga terdapat dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Satu Pasangan.

Jika nantinya terdapat kekosongan posisi tersebut, kata Suhajar, pemerintah akan memilih dan menempatkan pejabat sementara (Pjs).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Suhajar mengatakan, jika terjadi kekosongan kepala daerah, maka pejabat berwenang mengusulkan seseorang yang memenuhi syarat untuk menjadi pejabat sementara kepala daerah tersebut.

Untuk posisi bupati/wali kota, nantinya gubernur akan mengusulkan nama pejabat sementara.

Sementara untuk posisi gubernur, Kementerian Dalam Negeri yang akan mengusulkan nama calon pejabat sementara kepada presiden.

"Siapa pejabatnya, sesuai aturan. Untuk pemerintah kota yang diusulkan adalah pejabat eselon 2, pejabat tinggi pratama. Calon tunggalnya itu masih bisa ikut jika memenuhi syarat," kata Suhajar.

Diketahui terdapat 16 pasangan calon tunggal yang ikut pilkada kali ini.

Salah satu di antaranya, yaitu pasangan calon Munafri Arifuddin-Andi Rahmatika Dewi, sejauh ini dikabarkan kalah oleh kotak kosong dalam proses hitung cepat atau quick count Pilkada Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

 

Kompas TV Dalam praktik global, calon tunggal hadir di daerah dengan pemilih sedikit dan ada calon petahana.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peringatan Maulid Nabi, Wapres Singgung Soal Prioritas Pemerintah Siapkan SDM

Peringatan Maulid Nabi, Wapres Singgung Soal Prioritas Pemerintah Siapkan SDM

Nasional
Airlangga: 176 Orang Terpapar Covid-19 di PON XX Papua

Airlangga: 176 Orang Terpapar Covid-19 di PON XX Papua

Nasional
Jokowi Ingin Booster Vaksinasi Covid-19 Mulai Disuntikkan Awal 2022

Jokowi Ingin Booster Vaksinasi Covid-19 Mulai Disuntikkan Awal 2022

Nasional
Saksi Mengaku Diancam Akan Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Jika Tak Beri Uang Stepanus Robin

Saksi Mengaku Diancam Akan Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Jika Tak Beri Uang Stepanus Robin

Nasional
125 Pegawai Kementerian ATR/BPN Terlibat Mafia Tanah, 32 di Antaranya Dihukum Berat

125 Pegawai Kementerian ATR/BPN Terlibat Mafia Tanah, 32 di Antaranya Dihukum Berat

Nasional
TNI AL Segera Buat Film Sejarah Pertempuran Laut Arafuru

TNI AL Segera Buat Film Sejarah Pertempuran Laut Arafuru

Nasional
Beredar Surat Kabar Berlogo Menyerupai Logo KPK, Diduga untuk Memeras

Beredar Surat Kabar Berlogo Menyerupai Logo KPK, Diduga untuk Memeras

Nasional
Luhut: Kalau Bisa Lewati Nataru, Kita Bisa Masuk ke Endemi Awal 2022

Luhut: Kalau Bisa Lewati Nataru, Kita Bisa Masuk ke Endemi Awal 2022

Nasional
Menkes Koordinasi dengan Menteri Haji Arab Saudi Terkait Pelaksanaan Umrah

Menkes Koordinasi dengan Menteri Haji Arab Saudi Terkait Pelaksanaan Umrah

Nasional
PDI-P Klaim Kemenangan Piala Thomas Tak Lepas dari Jokowi, Demokrat: Kemenangan Bangsa Indonesia

PDI-P Klaim Kemenangan Piala Thomas Tak Lepas dari Jokowi, Demokrat: Kemenangan Bangsa Indonesia

Nasional
Kapolri Perintahkan Kapolda Sanksi Anggota yang Lakukan Kekerasan

Kapolri Perintahkan Kapolda Sanksi Anggota yang Lakukan Kekerasan

Nasional
Bangun Gedung Baru, Golkar Sisipkan Nama Akbar Tandjung di Kantor DPP

Bangun Gedung Baru, Golkar Sisipkan Nama Akbar Tandjung di Kantor DPP

Nasional
Stepanus Robin Tawarkan Bantu Urus Perkara, Rita Widyasari: Saya Pikir KPK Berubah

Stepanus Robin Tawarkan Bantu Urus Perkara, Rita Widyasari: Saya Pikir KPK Berubah

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 8 November, Tak Ada Provinsi Level 4

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 8 November, Tak Ada Provinsi Level 4

Nasional
JPU: 4 Laskar FPI Dimasukkan ke Mobil Tanpa Diborgol, Polisi Langgar SOP

JPU: 4 Laskar FPI Dimasukkan ke Mobil Tanpa Diborgol, Polisi Langgar SOP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.