Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla: Saya Ingin Istirahat dari Dunia Politik

Kompas.com - 28/06/2018, 16:43 WIB
Sandro Gatra

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, sulit bagi dirinya untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden pada Pemilu 2019, mengingat dirinya tidak memiliki partai politik untuk memenuhi ketentuan ambang batas presiden.

"Saya butuh 20 persen, seperti saya katakan tadi, saya tidak punya partai. Yang dimaksudkan 'dibutuhkan' itu soal pemilunya, dan itu sulit bagi saya. Jadi sekali lagi saya ingin cukuplah, sekarang gilirannya yang muda-muda," kata Wapres Jusuf Kalla usai menjadi pembicara dalam "Jakarta Foreign Correspondents Club" (JFCC) di Hotel Ayana Midplaza Jakarta, Kamis (28/6/2018), seperti dikutip Antara.

Baca juga: MK Tolak Memproses Uji Materi Penggemar Jusuf Kalla

Terkait keinginan Partai Demokrat untuk meminang Jusuf Kalla sebagai calon presiden alternatif, Wapres mengatakan, hal itu belum menjadi pertimbangan. Ia mengaku ingin beristirahat dari dunia politik.

"Itu soal lain, tapi saya ingin istirahat," ucapnya.

Nama Jusuf Kalla menjadi pertimbangan bagi Partai Demokrat untuk diusung dalam Pemilihan Umum 2019.

Baca juga: MK Tolak Gugatan Masa Jabatan Presiden dan Wapres, Ini Kata Jusuf Kalla

Partai Demokrat membuka peluang diskusi di internal partai untuk meminang Jusuf Kalla.

Peluang tersebut terlihat pada saat pertemuan antara Wapres Jusuf Kalla dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Senin malam (25/6).

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan tidak menutup kemungkinan untuk memunculkan wacana pasangan Jusuf Kalla - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Pilpres mendatang.

Pengalaman kepemimpinan SBY - JK di Kabinet Indonesia Bersatu pada 2004 - 2009 lalu menjadi salah satu pertimbangan untuk Partai Demokrat menggandeng kembali Jusuf Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com