Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

2020, Pensiunan ASN, TNI, dan Polri Terima Uang Pensiun di Atas Rp 20 Juta

Kompas.com - 27/06/2018, 10:47 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah sedang mengkaji skema baru pengelolaan dana pensiun.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur mengatakan, melalui skema baru itu, jumlah dana yang diterima pensiunan akan jauh lebih besar dibandingkan saat ini.

"Misalnya, eselon I sekarang pensiun. (Dengan skema lama) diterima paling Rp 4,5 hingga Rp 5 juta karena dihitung dari gaji pokok. Nanti, setelah dengan sistem baru, bisa di atas Rp 20 juta," ujar Asman di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (26/6/2018).

Selain itu, pensiunan juga mendapatkan sejumlah fasilitas yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan.

Salah satunya adalah kredit rumah dengan harga terjangkau.

Baca juga: Reformasi Program Pensiun, Benefit untuk Pensiunan Akan Lebih Besar

Dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa siang, pemerintah mengantongi dua skema baru pengelolaan pensiun itu.

Menpan-RB Asman Abnur ditemui di Istana Kepresidenan, Rabu (30/5/2018).KOMPAS.com/Ihsanuddin Menpan-RB Asman Abnur ditemui di Istana Kepresidenan, Rabu (30/5/2018).
Pertama, yakni model "pay as you go". Kedua, skema "fully funded".

Meski masih dalam pertimbangan dan kajian, Asman mengakui, pemerintah lebih condong untuk menerapkan skema fully funded.

Asman memastikan, skema baru ini akan mengurangi beban APBN.

Diketahui, jumlah pensiunan TNI, Polri, dan ASN saat ini mencapai 2,4 juta.

Pada 2017 dan 2018, jumlahnya bertambah 220.000 orang.

Total dana yang dikeluarkan untuk para pensiunan itu mencapai Rp 100 triliun.

"Nah, dengan sistem yang baru ini, (beban) APBN (menanggung dana pensiun) akan turun," ujar Asman.

Meski demikian, Asman belum bisa mengungkapkan bagaimana detail pengelolaan baru dana pensiunan itu sehingga di satu sisi bisa memberikan dana kepada pensiunan dalam jumlah lebih banyak, tetapi tetap mengurangi beban APBN.

"Konsep yang baru ini belum bisa saya ungkapkan karena perlu pematangan. Intinya pensiunan itu nanti menerima manfaat yang lebih besar, lebih baik dan memberikan kebahagiaan bagi PNS, jadi tidak stres setelah pensiun," ujar dia.

Diinvestasikan

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menambahkan, skema baru pengelolaan dana bagi pensiunan ini didasarkan pada fakta bahwa banyak ASN yang justru semakin terbebani setelah memasuki masa pensiun.

"Pemerintah melihat para ASN begitu mau pensiun bukan malah bergembira, tapi menjadi beban hidup, sehingga setelah pensiun, kesehatannya semakin menurun. Padahal, usianya terbilang masih sangat bisa produktif. Terutama ini terjadi pada pensiunan TNI, Polri," ujar Pramono.

Bagaimana detail pengelolaan dana pensiunan sehingga bisa memberikan dalam jumlah lebih besar tetapi mengurangi beban APBN?

Pramono mengatakan, pemerintah akan menginvestasikan anggaran untuk pensiunan agar berkembang.

"Intinya nanti ada lembaga baru yang akan mengatur itu. Di negara-negara maju, yang namanya dana pensiunan, itu diinvestasikan secara baik sehingga bisa memberikan manfaat bagi pensiunan," ujar Pramono.

Jika proses kajian berjalan lancar, pemerintah memperkirakan skema baru dana pensiunan ini baru bisa diterapkan pada 2020 mendatang.

KOMPAS.com/AKBAR BHAYU TAMTOMO THR PNS

Kompas TV Menurut Menpan-RB, kebijakan ini berdasarkan kajian dan evaluasi yang dilakukan oleh jajarannya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com