Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kedewasaan Politik Pemilih Diyakini Meningkat pada Pilkada 2018

Kompas.com - 26/06/2018, 21:30 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Setara Institute Hendardi optimistis kedewasaan politik pemilih dalam menyikapi kontestasi Pilkada Serentak 2018 semakin membaik.

Menurut dia, masyarakat sudah banyak belajar dari Pilkada DKI Jakarta 2017 silam. Saat itu, pilkada di Ibu Kota diwarnai isu berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan.

"Saya yakin dalam Pilkada 2018 ini tingkat kedewasaan politik sudah jauh lebih tinggi. Pendidikan politik di masyarakat jauh meningkat saat ini karena belajar dari Pilkada DKI Jakarta," kata Hendardi kepada Kompas.com, Selasa (26/6/2018).

Di sisi lain, ia juga melihat masyarakat saat ini semakin terbuka dalam menerima berbagai calon dengan latar belakang yang berbeda.

Baca juga: KPK Harap Pilkada Serentak 2018 Bersih dari Korupsi dan Politik Uang

Oleh karena itu, ia berharap masyarakat memaksimalkan hak pilihnya dalam menentukan calon kepala daerah terbaik.

"Jadi apa yang harus dilakukan oleh masyarakat pemilih hanya menggunakan hak pilihnya sebaik-baiknya di bilik suara dengan tidak mengganggu hak pilih orang lain," kata Hendardi.

Hendardi menjelaskan, pilkada dan pemilu pada dasarnya merupakan proses politik biasa yang beroperasi dalam kerangka demokrasi. Oleh karena itu, ia berharap seluruh pihak menjadikan Pilkada Serentak 2018 sebagai kontestasi yang menggembirakan.

Masyarakat juga bisa tak memilih calon petahana jika dirasa tak bekerja maksimal di masa jabatan sebelumnya, begitupun sebaliknya.

"Kesempatan baik bagi rakyat untuk memberikan reward and punishment pada seorang kandidat atas perilaku politik yang dijalani selama ini. Pilkada merupakan instrumen menentukan nasib sebuah kota, kabupaten, provinsi untuk lima tahunan ke depan," kata dia.

Baca juga: KIPP: Ada 10 Persoalan Jelang Pilkada, Mulai dari DPT sampai Pemilih Siluman

Hendardi meminta kepada masyarakat untuk tak salah pilih. Sebab, hasil Pilkada Serentak 2018 akan menentukan nasib daerah dan masyarakatnya selama lima tahun ke depan.

"Sebaliknya bagi calon inilah momentum menunjukkan prestasinya sejauh ini di hadapan publik," kata dia.

Aparat keamanan dan penyelenggara juga diharapkan tak hanya memastikan pesta demokrasi ini berjalan menyenangkan, melainkan juga mencegah potensi perpecahan.

"Juga ditujukan untuk mencegah terjadinya disharmoni antarwarga negara yang potensial dikoyak oleh elite, demi tujuan politik," ujarnya.

Pilkada Serentak 2018 akan dilaksanakan di 171 daerah. Adapun proses pemungutan suara akan dilakukan pada Rabu 27 Juni 2018.

Kompas TV Simak dialognya dalam Sapa Indonesia Malam berikut ini
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com