INDONESIA berdemokrasi. Pesta demokrasi yang didikotomikan oleh batas administrasi tingkat I dan II sudah mencapai puncaknya. Kontestasi politik yang menjadi acuan perhelatan akbar pemilihan presiden 2019 akan ditentukan pada hasil dari pilkada serentak yang digelar hanya dalam hitungan jam.
Proses demokrasi pemilihan 171 kepala daerah (13 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten) yang dimulai pada 8 Januari sampai 9 Juli 2018 akan ditentukan integritasnya pada 27 Juni besok.
Periode 15 Februari-23 Juni 2018 menjadi panggung pertarungan para penantang yang dinyatakan memenuhi persyaratan oleh komisi pemilihan umum untuk dapat meraih tahta tertinggi dalam hierarki pemerintahan di daerah.
Berbagai strategi dan media tidak sedikit pun absen untuk meraih titik nurani masyarakat yang setia menuntut adanya perubahan.
Masyarakat luas yang menitikkan harapan bahwa kelak yang akan menjadi ujung tombak dalam pembangunan daerahnya adalah orang-orang yang memang bisa diandalkan dan direpotkan dalam berbagai dinamika yang ada di daerah masing-masing.
Sedikit mengenang apa yang sudah terlewatkan kemarin, banyak sekali ragam mimpi yang diberikan oleh mereka para petarung untuk bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya kertas suara yang menguntungkan mereka.
Janji akan lapangan pekerjaan, landskap kota yang disulap menjadi ruang publik, membubarkan riuh kemacetan, sampai bantuan dana langsung pada hierarki pemerintahan yang terendah ditawarkan layaknya sebuah kepastian.
Sekarang, entah apa yang sudah terlewati, jelas masing-masing kandidat hanya bisa menanti tanpa suatu kepastian dari apa yang mereka telah coba perjuangkan. Setidaknya itulah kondisi ideal yang harusnya terjadi.
Menilik irisan yang ada dalam elemen masyarakat bangsa ini, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tertulis bahwa pemuda adalah mereka yang berada dalam rentan umur 16 sampai dengan 30 tahun dengan persentase 24,27 persen dari sekitar 255 juta rakyat Indonesia (BPS, 2017).
Adapun untuk kelompok umur di bawah 16 tahun, ada sekitar 28,81 persen dan untuk kelompok umur di atas 30 tahun ada sekitar 46.92 persen (BPS-Susenas Kor 2017).
Dalam sudut pandang kontestasi politik, dapat diartikan bahwa kelompok pemuda merupakan lumbung suara yang patut diperhitungkan dalam hal ini. Pemuda menjadi lahan yang perlu dilibatkan dalam menentukan pertarungan politik ini.
Namun, sebenarnya jika dilihat dari sudut pandang lain, generasi muda tidak hanya merupakan lumbung suara semata, tetapi jauh di balik itu, merekalah orang-orang yang akan meneruskan estafet demokrasi politik dan kepemimpinan bangsa ini.
Dinamika yang terjadi selama masa kampanye pilkada tahun ini sangatlah fluktuatif. Namun, yang menarik dan menjadi sorotan jutaan mata adalah bagimana rakyat menyikapi embusan angin segar ini, tidak terkecuali para generasi muda.
Dalam periode pertarugan ini, banyak sekali kita disuguhkan pada berbagai macam mimpi dengan berbagai media peraganya. Banyak sekali terpampang di tiap sudut jalan wajah-wajah asing yang mungkin sedikit generasi muda yang mengenal menawarkan berbagai perubahan untuk daerahnya masing-masing.
Tidak hanya itu, media sosial pun tidak luput menjadi ajang memamerkan berbagai prestasi dan tawaran dari mereka yang baru saja dikenal oleh mayoritas generasi muda.
Melihat peranan pemuda dalam pilkada ini, sedikit banyak dapat mencerminkan bahwa para generasi penerus bangsa ini masih peduli akan demokrasi yang kental akan nuansa politik.
Hanya saja, sangat disayangkan pesta demokrasi ini banyak diwarnai oleh tangan kotor yang menjadikan banyak dari generasi muda tidak peduli akan pentingnya berdemokrasi dalam konteks politik.
Sebut saja mengakarnya hoaks di jagat sosial media, yang tidak lain merupakan dunia kedua bagi sebagian besar generasi muda bangsa ini. Fenomena hoaks ini sangatlah korosif terhadap pandangan politik dan demokrasi para generasi muda bangsa ini.
Generasi yang seharusnya mendapatkan edukasi tentang pentingnya berdemokrasi dan berpolitik, malahan disuguhkan dengan ketidak pantasan dalam berdemokrasi.
Sungguh ini sangat disayangkan, mengingat para pemuda ini adalah para aktor yang akan menentukan bagaimana nusantara ini akan berjalan di masa yang akan datang.
Namun, inilah potret demokrasi Indonesia, dengan beragam warna dan dinamikanya. Bagaimanapun juga bangsa ini tidak boleh berhenti.
Bagaimana seharusnya generasi muda menyikapinya? Generasi yang selalu disematkan sebagai penerus bangsa, padahal lebih dari itu mereka adalah generasi pelurus bangsa.
Lantas, bagaimana demokrasi esok hari di tangan para generasi penerus dan pelurus bangsa ini?
Dari berbagai reaksi yang ada, cenderung generasi muda mengekspresikan kontestasi ini sebagai sebuah ketidakpedulian.
Apatisme yang muncul karena menyerah akan kondisi ataukah karena merasa bukan hal yang diprioritaskan pada zamannya?
Sekali lagi, generasi yang seharusnya mendapatkan pembelajaran demokrasi yang baik, tetapi malah disuapi dengan tayangan-tayangan sulit diterima oleh norma sebuah bangsa beradab.
Demokrasi dan politik Indonesia di mata para pemudanya hari ini mengalami degradasi dan krisis akan makna dan nilai yang terkandung di dalamnya. Walaupun ini potret demokrasi bangsa kita, selalu ada secercah cahaya di tengah kegelapan.
Melihat dari potensi yang melekat pada generasi muda, sudah selayaknya para pemuda Indonesia terjun untuk ikut serta membenahi dan menentukan arah pembangunan bangsa ini. Mulai dengan menanamkan mimpi seperti kelak menjadi seorang kepala daerah pada waktunya.
Untuk itu, tekad ini harus dimulai dengan sebuah langkah yang nyata dengan ikut serta berperan dengan ikut memilih kepala daerah.
Kontestasi politik ini harus dibenahi oleh tangan pemuda yang kaya akan ide dan gagasan agar makna demokrasi dan politik dapat diselamatkan. Bukan dengan acuh tak acuh alias golput.
Golput seharusnya bukan menjadi sebuah pilihan, tetapi telah menjelma sebagai sebuah alternatif yang seharusnya ditiadakan.
Generasi muda harus bisa resisten dengan paradigma ini karena tidak ada yang bisa dibanggakan dari abstainnya pemuda dalam kontestasi politik. Walaupun ada saja sudut pandang yang bertutur "tapi calon pemimpinnya tidak ada yang bener", bukan berarti golput adalah jawabannya.
Pilihlah yang paling memenuhi kriteria para generasi muda dan mereka yang menawarkan kebaruan bagi pembangunan daerahnya. Selanjutnya, peran para generasi muda tidak selesai di sini, justru sebaliknya, ini adalah titik awal generasi muda untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa ini.
Generasi muda harus mengawal pembangunan bagi pemimpin yang nantinya terpilih. Kembali, Indonesia akan ditentukan oleh generasi mudanya.
Dengan begitu, sudah selayaknya momentum demokrasi tingkat I dan II ini dijadikan batu loncatan bagi generasi muda untuk mulai menyelamatkan demokrasi bangsa ini. Demokrasi harus diselamatkan, bukan hanya untuk hari ini, melainkan juga hari-hari setelahnya.
Budaya dan sudut pandang generasi muda yang sudah harus mulai asah untuk tidak hanya tajam dalam kritik, tetapi juga harus mulai berat pada pujian.
Biarlah esok menentukan siapa yang menjadi nakhoda di daerahnya masing-masing, tetapi jangan sampai esok dan hari selanjutnya menjadi hari yang mendikotomikan generasi muda sebagai kelompok yang tidak peduli akan bangsanya sendiri.
Jadikan esok sebagai momentum untuk mulai berpikir dan berjuang bagaimana generasi muda bisa menjadi penentu arah pembangunan bangsa ini dan menjadi penyelamat dari tergerusnya makna demokrasi dan politik yang sebenarnya.
Pemuda bukan hanya penerus bangsa, tetapi sudah menjelma pula menjadi pelurus bangsa. Pemuda Indonesia harus menjadi barometer demokrasi politik bangsa ini dengan katakan tidak pada golput.
Selamat berdemokrasi pemuda Indonesia, mari selamatkan demokrasi politik bangsa ini dalam kerangka kebersamaan.
Erbi Setiawan
M.Sc of Urban Environmental Management,
Wageningen University & Research, Belanda
ppidunia.org
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
