Merasa Didiskriminasi, Suryadharma Minta Pencabutan Hak Politiknya Dibatalkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali meminta Mahkamah Agung membatalkan pencabutan hak politik terhadapnya. Menurut Suryadharma, pencabutan hak politik sama dengan diskriminasi terhadapnya.

"Yang penting jangan menjadi warga negara yang terdiskriminasi. Jadi ada orang yang punya hak politik, ada juga yang diputus hak politiknya," kata Suryadharma saat ditemui di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (25/6/2018).

Dalam permohonan PK, Suryadharma meminta agar hakim membebaskan dia dari semua tuntutan hukum. Kemudian, meminta hakim memerintahkan agar dia segera dikeluarkan dari penjara.

Selain itu, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut juga meminta hakim mengembalikan hak dipilih dalam jabatan publik. Memulihkan hak dan martabanya sebagai orang yang tidak bersalah untuk dapat menduduki jabatan publik.

Baca juga: Suryadharma Ali Ajukan PK ke Mahkamah Agung

"Atau, apabila majelis hakim dalam tingkat PK berpendapat lain, kami harapkan dapat memberikan putusan seadil-adilnya," kata Suryadharma.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menolak permohonan banding yang diajukan Suryadharma Ali. Pengadilan Tinggi justru memperberat hukuman bagi Suryadharma.

Majelis hakim justru menambah hukuman bagi Suryadharma menjadi 10 tahun penjara. Selain itu, Pengadilan Tinggi juga menambah hukuman berupa pencabutan hak politik Suryadharma selama lima tahun setelah pidana penjara selesai dijalani.

Pada pengadilan tingkat pertama, Suryadharma divonis 6 tahun penjara.

Baca juga: Hukuman Suryadharma Jadi 10 Tahun Penjara

Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi menyatakan, Suryadharma terbukti menyalahgunakan jabatannya selaku menteri dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013 dan dalam penggunaan dana operasional menteri.

Atas penyalahgunaan wewenangnya, Suryadharma dianggap merugikan keuangan negara sebesar Rp 27.283.090.068 dan 17.967.405 riyal Saudi.

Dalam penyelenggaraan haji tersebut, Suryadharma menunjuk orang-orang tertentu yang tidak memenuhi persyaratan menjadi petugas panitia penyelenggara ibadah haji di Arab Saudi.

Dia dianggap memanfaatkan sisa kuota haji nasional dengan tidak berdasarkan prinsip keadilan.