Soal Tenaga Kerja Asing Ilegal, Laporkan ke Sini!

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Kerja Asing (TKA) yang melanggar peraturan (ilegal) atau yang menjadi pekerja kasar dapat dilaporkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Informasi ini diunggah akun resmi Twitter TMC Polda Metro Jaya, @TMCPoldaMetro, Senin (25/6/2018).

"Bila menemukan TKA (Tenaga Kerja Asing) ilegal, detail Laporkan: @KemnakerRI," demikian twit @TMCPoldaMetro.

Baca juga: Tangkal TKA Ilegal, Ombudsman Minta Kebijakan Bebas Visa Ditinjau Ulang

Pelaporan TKA ilegal ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat.

Bila menemukan TKA (Tenaga Kerja Asing) ilegal, detail Laporkan: @KemnakerRI. pic.twitter.com/3HH5Q0rUI3

— TMC Polda Metro Jaya (@TMCPoldaMetro) June 25, 2018

Selain ditujukan ke Disnaker setempat, pelaporan juga ditembuskan ke Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker RI) dan casu quo kepada Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan & K3.

Baca juga: Perketat Pengawasan TKA, Kemenaker Bentuk Satuan Tugas Khusus

Masyarakat juga dapat menghubungi beberapa nomor telepon Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) Kemnaker, di antaranya 0882-1856-1583, 0881-1191-575, 0811-1385-733, dan 0811-1375-733 atau dapat mengirimkan pesan (direct message) ke akun Twitter @kemnakerRI.

Satuan Tugas Pengawasan TKA

Penggunaan TKA di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018.

Selain diatur dalam Perpres, Kemenaker telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk pengawasan tenaga kerja asing.

Fungsi dari Satgas Pengawasan TKA adalah meningkatkan pengawasan terhadap TKA yang bekerja di Indonesia agar tidak melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Tugas dari satgas ini antara lain pembinaan, pencegahan, penindakan, dan penegakan norma terkait penggunaan TKA.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menjelaskan, secara prinsip Indonesia tidak melarang adanya TKA, namun perlu adanya pengawasan ketat terhadap TKA tersebut.

Direktur Bina Penegakan Hukum Kemenaker, Iswandi ditunjuk sebagai ketua Satgas Pengawasan TKA yang terdiri dari 40 orang perwakilan dari 24 kementerian terkait.