Kemendagri Lakukan Monitoring Titik Krusial dan Potensi Konflik di Pilkada Serentak

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Peningkatan Demokrasi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri, Rahmat Santoso menyatakan, pihaknya melakukan monitoring di seluruh daerah yang melakukan Pilkada Serentak 2018.

Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadi konflik atau gejolak saat pelaksanaan Pilkada serentak 2018 yang jatuh pada Rabu (27/6/2018).

“Salah satu poin dukungan Pemerintah dalam Pilkada bahwa melakukan monitoring penyelenggaraan Pilkada (Serentak 2018),” kata Rahmat di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Sabtu (23/6/2018).

Rahmat mengatakan, menjelang Pilkada Serentak 2018 potensi dan gejolak di masyarakat dan lingkungan sangat mungkin terjadi. Sehingga, kata dia, perlu melakukan antisipasi deteksi dini terhadap gejolak atau rawan saat penyelenggara Pilkada Serentak 2018.

“Prinsipnya kondisi yang kondusif baik itu bagi masyarakat maupun kontestan itu sendiri,” kata Rahmat.

Kemendagri, kata dia, telah mengeluarkan kebijakan Permendagri Nomor 61 tahun 2011 tentang pedoman terkait pemantauan politik di daerah.

Di sisi lain, kata dia, terkait dengan deteksi kerawanan saat Pilkada 2018 ada dua lembaga yang menangani tersebut.

“Yaitu Bawaslu dan Kepolisian yang telah mengeluarkan indeks kerawanan pemilu,” ujar Rahmat.

Rahmat juga berpendapat daerah rawan saat Pilkada Serentak 2018 mendatang adalah daerah dengan calon kepala daerah tunggal ataupun hanya ada dua pasangan calon (paslon).

“Misalnya calon tunggal dan pasangan dua calon yang saling berhadapan head to head,” ucap dia.

Ia menjelaskan terhadap calon kepala daerah tunggal berpotensi memobilisasi aparatur sipil negara, sementara terhadap daerah yang hanya memiliki dua pasangan calon dikarenakan tidak ada alternatif lain dan hanya terkonsentrasi satu diantara dua pasangan calon.

Lebih lanjut, tutur Rahmat, nantinya untuk meminimalisir terjadi konflik saat Pilkada Serentak 2018 pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti Kepolisian, BIN, TNI hingga koordinasi dengan forum-forum kemitraan.

“Seperti forum Waspada Dini Masyarakat, Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Forum Pembaruan Kebangsaan nah forum-forum inilah yang kemudian kita optimal,” ucap dia.