Mutasi, Demosi dan Promosi Jabatan ASN Masih Marak Jelang Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) masih menemukan dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.

Salah satu betuk pelanggaran tersebut terkait mutasi, demosi dan promosi jabatan.

Peneliti KPPOD Aisyah Nurul Jannah mengatakan, berdasarkan hasil penelitian di lima daerah, KPPOD menemukan dugaan pelanggaran di empat provinsi, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara.

Sedangkan di Jawa Barat tidak ditemukan dugaan pelanggaran netralitas ASN terkait mutasi, demosi dan promosi jabatan.

"Penempatan ASN, demosi dan mutasi masih terjadi jelang pilkada. Kecuali di Jawa Barat," ujar Aisyah saat memaparkan hasil penelitian di kawasan Cikini, Jakarta pusat, Minggu (24/6/2018).

Berdasarkan hasil penelitian KPPOD menggunakan analisis nvivo, intensitas atau frekuensi ungkapan narasumber terkait demosi di Kalimantan Barat mencapai angka 6.

Sementara untuk mutasi mencapai angka intensitas 3 dan promosi jabatan di angka 4.

Di Sulawesi Tenggara, intensitas pengungkapan oleh narasumber terkait demosi mencapai angka 6, mutasi 1 dan promosi anggaran pada angka 5.

Intensitas pengungkapan terkait demosi, mutasi dan promosi jabatan juga ditemukan di provinsi Maluku Utara serta Sumatera Selatan.

Aisyah menjelaskan, demosi atau pemindahan suatu jabatan ke jabatan yang lebih rendah, mutasi dan promosi jabatan menjelang Pilkada tidak bisa dilepaskan dari dugaan adanya intervensi politik.

Menurut dia, penempatan jabatan menjadi modus petahana dalam mengamankan pos-pos strategis di struktur pemerintahan.

Ia mencontohkan, kasus pelanggaran yang terjadi pada Pilkada tahun 2017 di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Pendekatan ancaman pencopotan atau promosi jabatan digunakan untuk menekan birokrasi, bahkan sampai di level lurah dan camat.

Selanjutnya camat dan lurah akan menekan kepala desa hingga ketua RT untuk melakukan mobilisasi massa untuk memberikan dukungan.

"Hal ini sejalan dengan ungkapan narasumber yang menyatakan bahwa penempatan jabatan melalui demosi dan promosi sangat memengaruhi ASN," kata Aisyah.

Dari sisi regulasi, kata Aisyah, mutasi, demosi dan promosi jabatan menjelang pilkada sudah dilarang.

Kendati demikian, maraknya praktik tersebut juga disebabkan tidak tegasnya peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 71 ayat (2) UU Pilkada, pelarangan hanya diterapkan pada penggantian jabatan yang berbentuk mutasi.

Batasan ketentuan ini berpotensi tidak sesuai dengan arah netralitas ASN. Sebab, sepatutnya tidak terbatas hanya untuk mutasi, tetapi juga larangan demosi dan promosi jabatan.

Selain itu, Aisyah menilai, masih maraknya pergeseran jabatan ini juga disebabkan lemahhnya fungsi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

"Walau telah mendapat persetujuan dari Mendagri, kepala daerah cenderung mengabaikan pesan Baperjakat sebagai pihak yang menilai, mengevaluasi kinerja atau melaksanakan fit and proper test," tuturnya.

Studi netralitas ASN oleh KPPOD dilakukan pada periode Februari 2018 hingga Juni 2018. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui analisis regulasi dan studi lapangan.

Analisis regulasi dilakukan melalui dua tahap, yakni inventarisasi hukum positif dan telaah sikronisasi peraturan perundang-undangan.

Sementara studi lapangan dilakukan dengan in-depth interview dan focus group discussion (FGD).