Fenomena Unik, Jenderal TNI-Polri Ramai-ramai Jadi Calon Kepala Daerah

Kompas.com - 23/06/2018, 06:59 WIB
Ilustrasi KOMPAS/DIDIE SWIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat pemilu dari Komite Pemilu Indonesia (TEPI) Jerry Sumampouw menyatakan, ada fenomena para jenderal TNI-Polri ramai-ramai mundur untuk menjadi calon kepala daerah. Ini khususnya terjadi di kalangan Polri.

"Saya tidak tahu kenapa. Fenomena ini cukup kuat," kata Jerry dalam diskusi bertajuk Netralitas TNI-Polri Jadi Sorotan di Jakarta, Jumat (22/6/2018).

Menurut Jerry, apabila tidak ada halangan, sebenarnya ada sekitar enam orang perwira Polri yang ikut dalam kontestasi pemilihan kepala daerah ( Pilkada). Hal ini sangat terlihat jelas pada saat proses pencalonan.

Meskipun demikian, ia mengaku fenomena ini sudah terjadi sejak Pilkada serentak pada tahun lalu. Fenomena tersebut terjadi cukup kuat pula ketika itu.


Baca juga: Sejumlah Jenderal Polisi Ingin Ikut Pilkada, Apa Dampaknya bagi Polri?

"Kalau ada perwira aktif yang mau berhenti dari jabatannya dan mau jadi calon kepala daerah berarti ada sesuatu," jelas Jerry.

Menurut dia, mundurnya para perwira tinggi tersebut untuk menjadi calon kepala daerah bukan tanpa konsekuensi. Jerry menuturkan, mereka sebenarnya menghadapi pertaruhan yang cukup sulit.

Maksudnya, ada kemungkinan besar mereka tidak memenangkan Pilkada. Dari segi elektabilitas pun bisa saja para perwira tersebut tidak sebaik calon lainnya.

"Di daerah, elektabilitas agak sulit untuk menang. Ada pertaruhan yang cukup berat," imbuh Jerry.

Jerry mengungkapkan, fenomena semacam itu cenderung unik. Akan tetapi, fenomena ini kerap luput dari cermatan masyarakat.

Baca tentang
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alasan Pengesahan Revisi UU KPK Jalan Terus meski Hanya Disaksikan 102 Anggota DPR

Alasan Pengesahan Revisi UU KPK Jalan Terus meski Hanya Disaksikan 102 Anggota DPR

Nasional
UU KPK Hasil Revisi Bisa Diuji Materil Maupun Formil di MK

UU KPK Hasil Revisi Bisa Diuji Materil Maupun Formil di MK

Nasional
Simbol Kematian KPK, Replika Makam di Gedung KPK Ditaburi Bunga

Simbol Kematian KPK, Replika Makam di Gedung KPK Ditaburi Bunga

Nasional
Pakar: Revisi UU KPK Memang Perlu, tapi Tak Mendesak

Pakar: Revisi UU KPK Memang Perlu, tapi Tak Mendesak

Nasional
Sebelum Sita dan Geledah, KPK Wajib Minta Izin Tertulis Dewan Pengawas

Sebelum Sita dan Geledah, KPK Wajib Minta Izin Tertulis Dewan Pengawas

Nasional
Revisi UU KPK Disahkan, Pegawai KPK dan Aktivis Sorot Laser ke Logo KPK

Revisi UU KPK Disahkan, Pegawai KPK dan Aktivis Sorot Laser ke Logo KPK

Nasional
Hilangkan Asap, 40 Ton Kapur Tohor Aktif Bakal Ditabur di Kawasan Karhutla Sumatera dan Kalimantan

Hilangkan Asap, 40 Ton Kapur Tohor Aktif Bakal Ditabur di Kawasan Karhutla Sumatera dan Kalimantan

Nasional
Pengesahan Revisi UU KPK Hanya Disaksikan 102 Anggota DPR

Pengesahan Revisi UU KPK Hanya Disaksikan 102 Anggota DPR

Nasional
Menkumham: Dibilang Naskah Akademik RUU KPK Tak Ada, Yang Benar Aja!

Menkumham: Dibilang Naskah Akademik RUU KPK Tak Ada, Yang Benar Aja!

Nasional
Sempat Ditunda, DPR Akhirnya Sahkan RUU Sumber Daya Air Jadi UU

Sempat Ditunda, DPR Akhirnya Sahkan RUU Sumber Daya Air Jadi UU

Nasional
Jadi Lembaga Eksekutif, KPK Dikhawatirkan Hanya Jadi Perpanjangan Tangan Presiden

Jadi Lembaga Eksekutif, KPK Dikhawatirkan Hanya Jadi Perpanjangan Tangan Presiden

Nasional
Mayoritas DPD II Jateng Ingin Airlangga Hartarto Kembali Pimpin Golkar

Mayoritas DPD II Jateng Ingin Airlangga Hartarto Kembali Pimpin Golkar

Nasional
Moeldoko Sebut Pangdam dan Kapolda Dievaluasi Usai Kebakaran Hutan Padam

Moeldoko Sebut Pangdam dan Kapolda Dievaluasi Usai Kebakaran Hutan Padam

Nasional
KPK Punya Kewenangan Menerbitkan SP3 dengan Jangka Waktu 2 Tahun

KPK Punya Kewenangan Menerbitkan SP3 dengan Jangka Waktu 2 Tahun

Nasional
UU KPK Hasil Revisi Disebut Belum Berlaku meski Sudah Disahkan

UU KPK Hasil Revisi Disebut Belum Berlaku meski Sudah Disahkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X