Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rektor IPB Harap Pencegahan Radikalisme di Kampus Tanpa Kegaduhan

Kompas.com - 12/06/2018, 10:42 WIB
Yoga Sukmana,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria mengatakan, pihaknya siap bekerja sama dengan sejumlah instansi untuk mencegah penyebaran radikalisme di kampus.

Meski begitu, Arif tidak ingin pencegahan itu justru menimbulkan kegaduhan. Ia berharap, kampus tetap diberikan peran untuk membina para mahasiswa dan dosen dengan jalan dialogis, bukan refresif.

"Kami terbuka untuk berkolaborasi dan kooperatif untuk menyelesaikan agenda bersama ini," ujar Arif di Jakarta, Senin (11/6/2018).

Baca juga: Cegah Radikalisme, Menteri Nasir Minta Akun Seluruh Mahasiswa Didata

Terkait rencana pemerintah yang meminta semua nomor ponsel dan akun media sosial mahasiswa dan dosen didaftarkan, IPB tak mempersoalkannya.

Menurut dia, langkah itu adalah urusan dan kewenangan pemerintah bersama sejumlah instansi terkait.

Begitu juga soal adanya dorongan agar intelijen masuk ke kampus-kampus. Bagi IPB, bila hal itu dilakukan seusai aturan yang berlaku maka tak jadi masalah.

Namun Arif berharap, dengan berbagai upaya pemerintah itu, pihak kampus tetap dilibatkan dalam upaya mencegah penyebaran radikalisme di kampus.

Baca juga: Politisi Gerindra Anggap Menteri Nasir Ngawur jika Data Akun Seluruh Mahasiswa

Polri, Badan Intelejen Negara (BIN), atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) diharapkan tetap menggandeng kampus dalam upaya bersama tersebut.

"Kami akan melakukan tindak lanjut dengan cara kami. Saya yakin dengan hubungan baik dengan BIN, BNPT, masalah ini bisa terselesaikan tanpa menimbulkan kegaduhan," kata dia.

Sebelumnya Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan bahwa pihaknya sudah meminta para rektor untuk mendata akun media sosial mahasiswa yang ada di perguruan tinggi.

Hal itu bertujuan untuk memantau jejak digital mahasiswa. Bahkan, nantinya pengawasan itu akan melibatkan BNPT dan juga BIN.

Baca juga: Menag: Cukup Hanya di Universitas Riau Saja...

Perguruan tinggi disorot setelah terungkap aktivitas dugaan terorisme di Universitas Riau.

Densus 88 Antiteror Polri meringkus terduga teroris berinisial MNZ (33) di dalam area Universitas Riau, dekat Gedung Fisipol, Kampar Riau.

Diamankan barang bukti berupa dua bom pipa besi, bahan peledak jenis TATP siap pakai, bahan peledak lain, yakni pupuk KN03, sulfur, gula dan arang.

Selain itu, tim Densus 88 juga menemukan dua busur panah dan delapan anak panah. Ada pula satu pucuk senapan angin dan satu buah granat tangan rakitan.

Penangkapan MNZ merupakan pengembangan atas keterangan dua orang terduga teroris yang diringkus sebelumnya, yakni berinisial RB alias D dan OS alias K.

Keduanya juga merupakan mantan mahasiswa di univesitas yang sama dengan pelaku. MNZ memiliki kemampuan untuk merakit bom TATP. Ia juga membagi keahliannya tersebut di tautan grup media sosial Telegram

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com