Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Resmikan Korporasi Petani Pertama di Indonesia

Kompas.com - 07/06/2018, 12:58 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

INDRAMAYU, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meresmikan program Kewirausahaan dan Digitalisasi Pertanian bagi petani di Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Kamis (7/6/2018).

"Dengan mengucap bismillahirrohmanirohim, saya resmikan dimulainya program kewirausahaan dan digitalisasi pertanian di Sliyeg, Indramayu. Jawa Barat ini," ujar Jokowi.

Program itu berbentuk korporasi petani bernama Mitra Badan Usaha Milik Desa Bersama (MBB) Sliyeg.

Baca juga: Hari Kedua di Indramayu, Jokowi Temui Petani dan Santri

MBB Sliyeg mengakomodasi aktivitas pertanian mulai dari pra tanam, tanam, panen hingga pascapanen dengan menggunakan aplikasi teknologi.

Selain itu, MBB Sliyeg yang dikelola Kementerian BUMN juga menyediakan layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR), penyaluran pupuk bersubsidi dan marketplace hortikultura.

Tercatat, ada sebanyak 7.009 petani yang tergabung di dalam 127 kelompok tani yang sudah bergabung ke dalam korporasi petani tersebut.

Baca juga: Bank Mandiri Beri Pinjaman Modal Kerja untuk Petani Mitra Bulog

Jokowi melanjutkan, dalam mata rantai produksi beras, keuntungan paling besar berada pada tahap pascapanen.

Melalui korporasi petani ini, Jokowi berharap petani tidak lagi menjual gabah kering, melainkan bisa mengolahnya hingga menjadi beras kemasan alias siap jual.

Diketahui, MBB Sliyeg memang memiliki teknologi pemisah gabah, pengering padi hingga sistem pengemasan sendiri yang dapat dimanfaatkan oleh petani.

Baca juga: Pemerintah Segera Bentuk Korporasi Petani

Berdasarkan perhitungan, padi yang diproduksi melalui MBB Sliyeg ini bisa mencapai 54.000 ton per tahun dari lahan sawah seluas 4.384 hektare.

"Kalai petani bisa berjualan beras sendiri, di sana lah petani mendapatkan keuntungan. Tidak lagi lewat tangan kesatu, kedua, ketiga, keempat, kelima. Petani enggak akan dapat apa-apa kalau seperti ini," ujar Jokowi.

Presiden Jokowi menegaskan, akan mengevaluasi korporasi petani MBB Sliyeg selama 6 bulan hingga 1 tahun ke depan.

Baca juga: Startup Jadi Kunci Tingkatkan Kesejahteraan Petani

Apabila model bisnis baru ini menguntungkan bagi petani, maka ia akan menerapkan model bisnis serupa di kelompok tani yang ada di seluruh Indonesia.

"Saya akan ikuti 6 bulan sampai 1 tahun, petani ini untung atau enggak? Kalau petani bilang, Pak enggak usah dilanjutkan, Pak, ya mendingan ditutup saja ini. Tapi kalau petani bilang ada keuntungan besar, nah ini yang kita cari. Saya akan mengikuti model ini di seluruh Tanah Air untuk mengorganisir petani," ujar Jokowi.

Kompas TV Hingga tahun 2018 penyerapan gabah, beras dalam negeri yang dilakukan oleh bulog sebesar 678.238 ton gabah beras.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com