Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Selain Jokowi Tak Ada Presiden yang Berani Alihkan Subsidi BBM

Kompas.com - 01/06/2018, 06:05 WIB
Yoga Sukmana,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memuji Presiden Joko Widodo dalam Konferensi Pekabaran Injil dan Kemajemukan di Indonesia.

Menurut dia, Jokowi telah menunjukkan diri sebagai pemimpin yang berani dan patut untuk menjadi teladan masyarakat Indonesia.

“Menjadi pemimpin itu terkadang membuat kita lupa diri, hal ini yang patut dicontoh dari Presiden Joko Widodo adalah kesederhanaannya tetapi berani membuat keputusan seperti misalnya pengalihan subsidi BBM," ujarnya dalam keterangan pers, Jakarta, Kamis (31/5/2018).

"Proses pengambilan keputusan itu tidak sederhana, tetapi beliau berani, selama ini tidak ada presiden yang berani memindahkan subsidi itu kepada tempat yang tepat," kata dia.

Baca juga: Demokrat Klaim Subsidi BBM di Era SBY Sejahterakan Masyarakat

Tak hanya itu, kata Luhut, pemerintahan di bawah komando Presiden Jokowi juga begitu memperhatikan pembangunan infrastruktur. Hal ini sangat penting unyuk memperlancar konektivitas dan pengentasan kemiskinan.

"Kami realokasi dana-dana subsidi yang tidak tepat guna kepada pembangunan infrastruktur pendidikan dan sebagainya," kata dia.

Luhut mengajak pimpinan gereja untuk berani melakukan refleksi dan bertanya pada diri sendiri apakah sudah melakukan hal yang benar atau belum. Apalagi, hal itu untuk kebaikan dan kemajuan bangsa.

Baca juga: Di Depan CEO Se-Asia, Jokowi Bicara Pemangkasan Subsidi BBM untuk Bangun Infrastruktur

Sebelumnya, Luhut menilai gereja memiliki peran penting untuk menyampaikan informasi perkembangan Indonesia terkini.

Caranya, kata dia, yakni dengan memasukan perkembangan itu ke dalam khotbah-khotbah sehinga para jemaat bisa mengetahui apa yang terjadi.

“Sekolah pendeta perlu juga memberi pemahaman-pemahaman di bidang lain selain agama," ujarnya dalam keterangan resmi.

Kompas TV Lembaga Rating Moody's Investors Service memperbaiki outlook rating kredit Indonesia dari stabil menjadi positif. Perbaikan rating ini dipicu menurunnya dampak kerentanan ekonomi dunia pada perekonomian Indonesia. Moody's menilai kebijakan yang diambil berbagai otoritas di Indonesia cukup efektif dalam meredam dampak gejolak ekonomi dunia. Moodys menambahkan, reformasi kebijakan subsidi BBM dan penguatan manufaktur pengganti impor juga turut memperkuat posisi ekonomi domestik Indonesia. Bila hal ini berlanjut, Moody’s membuka kemungkinan perbaikan rating lebih lanjut.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com