Polri Minta Polda Rangkul Ormas agar Tak Minta THR secara Paksa

Kompas.com - 28/05/2018, 13:26 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Muhammad Iqbal di Jakarta, Senin (1/1/2018). Malam pergantian tahun baru 2017-2018 berlangsung aman, lancar, dan kondusif. KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIKepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Muhammad Iqbal di Jakarta, Senin (1/1/2018). Malam pergantian tahun baru 2017-2018 berlangsung aman, lancar, dan kondusif.
Penulis Yoga Sukmana
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Muhammad Iqbal memastikan permintaan jatah tunjangan hari raya ( THR) secara paksa bahkan diikuti aksi kekerasan oleh ormas tidak diperkenankan.

Polri lantas meminta agar seluruh kepolisian daerah atau wilayah untuk merangkul ormas agar tidak melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat dan melawan hukum tersebut.

"Di negara ini ada penegak hukum," ujar Iqbal di Mabes Polri, Jakarta, Senin (28/5/2018).

Polri, kata Iqbal, akan menindak segala aksi ormas atau perorangan yang meminta sesuatu dengan paksa kepada masyarakat atau perusahaan. Apalagi, bila permintaan itu diikuti oleh aksi kekerasan.

Baca juga: Polri: Ada Ormas Memaksa Minta THR, Segera Lapor ke Polisi

Ini termasuk kegiatan ormas yang dengan sengaja melakukan penertiban atau perusakan warung-warung yang memilih buka pada siang hari pada bulan Ramadhan.

"Kami akan menindak itu. Tegas. Tidak boleh ormas meminta sesutu dengan paksa kalau tidak misalnya dengan memecahkan kacanya. Itu kami akan menindaknya," kata Iqbal.

Oleh karena itu, sebelum ada penindakan dari pihak kepolisian, ormas diminta tidak melakukan tindakan memeras dan melakukan aksi kekerasan.

Polri lantas memberikan perintah agar kepolisan wilayah untuk merangkul ormas sebagai antisipasi tindakan pemerasan atau kekerasan itu terjadi.

Sebelumnya, beredar surat mengatasnamakan ormas FBR Jakarta Barat memohon untuk bisa mendapatkan THR Idul Fitri kepada perusahaan-perusahaan. Dalam surat tersebut disebutkan edaran telah dilakukan setiap tahunnya.

Baca juga: Beredarnya Surat Permohonan THR Jelang Idul Fitri dan Bantahan FBR...

Namun, Ketua Koordinator Wilayah Forum Betawi Rempug (FBR) Jakarta Barat, H Mudjamil mengatakan, surat edaran permohonan THR yang beredar atas nama FBR di wilayahnya tidak benar.

"Enggak benar. Oknum itu. Saya tidak pernah menyuruh organisasi untuk anggota seperti itu," kata Mudjamil saat dihubungi Kompas.com, Minggu (27/5/2018).

Mudjamil mengatakan, dalam sistem kerja organisasi FBR tidak ada perintah memohon bantuan THR setiap tahunnya. Ia menyebutkan hal tersebut hanya dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan FBR.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mardiono Jadi Wantimpres Jokowi, PPP Sebut Tak Mewakili Partai

Mardiono Jadi Wantimpres Jokowi, PPP Sebut Tak Mewakili Partai

Nasional
Hapus UN, Kemendikbud Prediksi Ratusan Miliar Dapat Dihemat

Hapus UN, Kemendikbud Prediksi Ratusan Miliar Dapat Dihemat

Nasional
Melaju 50 Km Per Jam, Pajero Oleng Tabrak 2 Motor, Suami Istri di Tegal Tewas

Melaju 50 Km Per Jam, Pajero Oleng Tabrak 2 Motor, Suami Istri di Tegal Tewas

Nasional
Buka Mukernas V PPP, Ketua Panitia Sapa Sekjen Versi Muktamar Jakarta

Buka Mukernas V PPP, Ketua Panitia Sapa Sekjen Versi Muktamar Jakarta

Nasional
UN Dihapus, Politisi PDI-P: Kita Enggak Mau yang Kena Pak Jokowi Juga...

UN Dihapus, Politisi PDI-P: Kita Enggak Mau yang Kena Pak Jokowi Juga...

Nasional
Nadiem Beberkan Konsep Merdeka Belajar, Ini 3 Catatan dari PGRI

Nadiem Beberkan Konsep Merdeka Belajar, Ini 3 Catatan dari PGRI

Nasional
PPP Gelar Mukernas V, Bahas Jadwal Muktamar Partai hingga Pilkada 2020

PPP Gelar Mukernas V, Bahas Jadwal Muktamar Partai hingga Pilkada 2020

Nasional
PGRI Dukung Wacana Nadiem Menghapus UN, tapi....

PGRI Dukung Wacana Nadiem Menghapus UN, tapi....

Nasional
Kementerian BUMN Pastikan Krisis Garuda Indonesia Diselesaikan Secepatnya

Kementerian BUMN Pastikan Krisis Garuda Indonesia Diselesaikan Secepatnya

Nasional
UN Dihapus, Anggota Komisi X: Jangan Ganti Menteri, Ganti Kebijakan

UN Dihapus, Anggota Komisi X: Jangan Ganti Menteri, Ganti Kebijakan

Nasional
Anggota Komisi X DPR Tagih Kajian Kemendikbud soal Penghapusan UN

Anggota Komisi X DPR Tagih Kajian Kemendikbud soal Penghapusan UN

Nasional
Kemendagri: Selain Perbankan, Layanan e-KYC Berbasis Data Kependudukan Akan Diterapkan di 33 Rumah Sakit

Kemendagri: Selain Perbankan, Layanan e-KYC Berbasis Data Kependudukan Akan Diterapkan di 33 Rumah Sakit

Nasional
Ditunjuk Jadi Wantimpres, Wiranto Diharapkan Segera Mundur dari Hanura

Ditunjuk Jadi Wantimpres, Wiranto Diharapkan Segera Mundur dari Hanura

Nasional
Ini Komitmen Dompet Dhuafa untuk Jaga Perdamaian Dunia

Ini Komitmen Dompet Dhuafa untuk Jaga Perdamaian Dunia

Nasional
Gandeng Dompet Dhuafa, YMGPI Galang Dana untuk Cegah Kanker Payudara

Gandeng Dompet Dhuafa, YMGPI Galang Dana untuk Cegah Kanker Payudara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X