Polri Minta Polda Rangkul Ormas agar Tak Minta THR secara Paksa

Kompas.com - 28/05/2018, 13:26 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Muhammad Iqbal di Jakarta, Senin (1/1/2018). Malam pergantian tahun baru 2017-2018 berlangsung aman, lancar, dan kondusif. KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIKepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Muhammad Iqbal di Jakarta, Senin (1/1/2018). Malam pergantian tahun baru 2017-2018 berlangsung aman, lancar, dan kondusif.
Penulis Yoga Sukmana
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Muhammad Iqbal memastikan permintaan jatah tunjangan hari raya ( THR) secara paksa bahkan diikuti aksi kekerasan oleh ormas tidak diperkenankan.

Polri lantas meminta agar seluruh kepolisian daerah atau wilayah untuk merangkul ormas agar tidak melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat dan melawan hukum tersebut.

"Di negara ini ada penegak hukum," ujar Iqbal di Mabes Polri, Jakarta, Senin (28/5/2018).

Polri, kata Iqbal, akan menindak segala aksi ormas atau perorangan yang meminta sesuatu dengan paksa kepada masyarakat atau perusahaan. Apalagi, bila permintaan itu diikuti oleh aksi kekerasan.

Baca juga: Polri: Ada Ormas Memaksa Minta THR, Segera Lapor ke Polisi

Ini termasuk kegiatan ormas yang dengan sengaja melakukan penertiban atau perusakan warung-warung yang memilih buka pada siang hari pada bulan Ramadhan.

"Kami akan menindak itu. Tegas. Tidak boleh ormas meminta sesutu dengan paksa kalau tidak misalnya dengan memecahkan kacanya. Itu kami akan menindaknya," kata Iqbal.

Oleh karena itu, sebelum ada penindakan dari pihak kepolisian, ormas diminta tidak melakukan tindakan memeras dan melakukan aksi kekerasan.

Polri lantas memberikan perintah agar kepolisan wilayah untuk merangkul ormas sebagai antisipasi tindakan pemerasan atau kekerasan itu terjadi.

Sebelumnya, beredar surat mengatasnamakan ormas FBR Jakarta Barat memohon untuk bisa mendapatkan THR Idul Fitri kepada perusahaan-perusahaan. Dalam surat tersebut disebutkan edaran telah dilakukan setiap tahunnya.

Baca juga: Beredarnya Surat Permohonan THR Jelang Idul Fitri dan Bantahan FBR...

Namun, Ketua Koordinator Wilayah Forum Betawi Rempug (FBR) Jakarta Barat, H Mudjamil mengatakan, surat edaran permohonan THR yang beredar atas nama FBR di wilayahnya tidak benar.

"Enggak benar. Oknum itu. Saya tidak pernah menyuruh organisasi untuk anggota seperti itu," kata Mudjamil saat dihubungi Kompas.com, Minggu (27/5/2018).

Mudjamil mengatakan, dalam sistem kerja organisasi FBR tidak ada perintah memohon bantuan THR setiap tahunnya. Ia menyebutkan hal tersebut hanya dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan FBR.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wanti-wanti soal Larangan Politik Uang, Bawaslu: Akar Persoalan Korupsi

Wanti-wanti soal Larangan Politik Uang, Bawaslu: Akar Persoalan Korupsi

Nasional
UPDATE 24 November: 39.971 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 24 November: 39.971 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Mendikbud Nadiem: Makin Cerdas Suatu Bangsa, Makin Tinggi Minat Baca Masyarakatnya

Mendikbud Nadiem: Makin Cerdas Suatu Bangsa, Makin Tinggi Minat Baca Masyarakatnya

Nasional
UPDATE 24 November: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 33 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.015 Kasus Baru

UPDATE 24 November: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 33 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.015 Kasus Baru

Nasional
Selamatkan Anak-anak dari Dampak Pandemi, BPIP Kembangkan Metode Pembelajaran Alternatif

Selamatkan Anak-anak dari Dampak Pandemi, BPIP Kembangkan Metode Pembelajaran Alternatif

Nasional
BPS: DTKS Jadi Bagian Penting Sistem Perlindungan Sosial

BPS: DTKS Jadi Bagian Penting Sistem Perlindungan Sosial

Nasional
Pemerintah Klaim Penurunan Angka Stunting Sudah Cukup Terlihat

Pemerintah Klaim Penurunan Angka Stunting Sudah Cukup Terlihat

Nasional
BPOM Diminta Gandeng MUI untuk Memastikan Aspek Kehalalan Vaksin Covid-19

BPOM Diminta Gandeng MUI untuk Memastikan Aspek Kehalalan Vaksin Covid-19

Nasional
UPDATE: Bertambah 2.927, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 425.313

UPDATE: Bertambah 2.927, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 425.313

Nasional
UPDATE 24 November: Ada 64.414 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 24 November: Ada 64.414 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Bawaslu: Tak Laporkan Dana Kampanye, Bisa Didiskualifikasi

Bawaslu: Tak Laporkan Dana Kampanye, Bisa Didiskualifikasi

Nasional
UPDATE 24 November: Ada 64.878 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 November: Ada 64.878 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Tambah 109, Total Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 16.111 Orang

UPDATE: Tambah 109, Total Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 16.111 Orang

Nasional
Di Sidang MK, KSPI dan KSPSI Merasa Mengalami Kerugian Konstitusional Akibat Penerapan UU Cipta Kerja

Di Sidang MK, KSPI dan KSPSI Merasa Mengalami Kerugian Konstitusional Akibat Penerapan UU Cipta Kerja

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.192, Kini Ada 506.302 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 4.192, Kini Ada 506.302 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X